Merawat Ingat: Masihkah Perlu Meminta Maaf?

Masih ingat dengan International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965) di Belanda? Dimana hasil dari pengadilan rakyat tersebut meminta pemerintahan Indonesia untuk minta maaf kepada korban/keluarga korban peristiwa G30S/PKI, termasuk melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara umum, IPT 1965 bertujuan untuk memperbaiki sejarah yang cenderung menyepelekan, menyisihkan, dan mengaburkan kejahatan-kejahatan pasca 30 September tersebut. Terutama terkait pemerkosaan, kejahatan seksual, dan penyiksaan terhadap para tahanan perempuan. Terlebih lagi penderitaan akibat pencabutan sewenang-wenang paspor ribuan warga Negara Indonesia yang menolak untuk mendukung Pemerintahan Orde Baru seharusnya diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hingga muncul pertanyaan menarik: “Apakah Presiden Jokowi perlu meminta maaf atas kesalahan pemerintah Indonesia yang dulu?” Sikap pro/kontra terhadap pernyataan IPT 1965 pun menjadi ramai. Banyak pejabat hingga intelektual ulung berlomba-lomba menyampaikan argumennya. Ada yang bilang minta maaf ke PKI itu pengkhianat kek, sampai menghimbau agar Indonesia tidak didikte bangsa lain. Sementara kita berdebat soal bermaaf-maafan, sejarah baru tercipta pada tahun 2016 ini di Taiwan dan Inggris.

Untuk pertama kalinya, Pemerintah Taiwan meminta maaf kepada suku asli adat Taiwan yang berpopulasi sekitar 2% dari total penduduk yang berjumlah sekitar 23,5 juta orang. Penduduk asli adat Taiwan telah mengalami pengikisan budaya tradisional mereka sejak imigran mulai berdatangan dari Cina berabad-abad lalu, dan berdampak buruk bagi kehidupan mereka selama 400 tahun ke belakang. Banyak tanah mereka sekarang diubah menjadi taman nasional, sehingga mereka kesulitan melakukan kegiatan yang sudah turun-temurun dilakukan, seperti berburu, memancing, dan bahkan mencari makan, karena tidak diizinkan pemerintah. Fakta hari ini menunjukkan bahwa mereka telah menjadi kelompok yang terpinggirkan, dengan upah kurang dari 40 persen dari rata-rata nasional, serta tingkat pengangguran yang tinggi.

Sama halnya dengan kejadian yang menimpa pendukung klub sepakbola Liverpool di tahun 1989, atau kita lebih mengenal peristiwa tersebut dengan Bencana Hillsborough. Bencana kerusuhan suporter terburuk dalam sejarah Inggris modern dimana stadion tidak sanggup menampung penonton yang membludak hingga koridor stadion jebol dan 96 suporter Liverpool tewas terinjak-injak. Media dan Polisi saat itu menyalahkan suporter yang tak mau diatur. Suporter Liverpool dituduh mabuk, membuat keributan hingga memukuli polisi yang bertugas, dan selama bertahun-tahun selanjutnya suporter dianggap perusuh di stadion.

Setelah hampir 27 tahun pasca Bencana Hillsborough terjadi, pemeriksaan resmi yang didorong oleh keluarga korban membalikkan berbagai tuduhan miring tersebut. Ditemukan bahwa bencana tersebut terjadi karena polisi gagal mengatur masuknya penonton dengan baik, dan fasilitas stadion yang berbahaya untuk penonton yang datang. Lebih parah lagi, polisi ditemukan memalsukan barang bukti demi menyalahkan suporter Liverpool.

Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, David Cameron telah meminta maaf secara resmi atas kejadian ini (ketika beliau masih menjabat PM). Namun kuncinya, mereka tidak berhenti di minta maaf. Investigasi berlanjut, dan kepala kepolisian yang bertanggungjawab atas keamanan dipanggil ke pengadilan.

Agak rumit memang, membandingkan peristiwa 1965 dengan kejadian yang ada di Taiwan dan Inggris. Tetapi, ada yang bisa kita pelajari dari sikap pemerintah Taiwan dan Inggris. Melihat beberapa respon masyarakat Indonesia yang menganggap kejadian 65 sudah lama berlalu, dan seharusnya kita move on, namun kita bisa lihat Pemerintah Taiwan. Meskipun sudah berlaku tidak adil selama 400 tahun lebih, mereka sadar dan mau minta maaf. Meski minta maaf itu perlu dan penting, bukan itu yang utama menurut saya. Pada akhirnya, yang tak bisa ditawar-tawar adalah pengungkapan kebenaran dan keadilan.

#YNWA Liverpool!

*dari fans peraih gelar Liga Inggris terbanyak hehehe.*

Karya :

Alfian