Hate Speech dan Hoax yang Merajalela

Politik, menurut Wikipedia, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik berasal dari kata politikos yang berasal dari bahasa Yunani, yang memiliki arti dari, untuk, atau apapun yang berkaitan dengan warga negara. Aristoteles dalam salah satu teorinya mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara dalam suatu lingkup negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dari politik sendiri, lahirlah suatu sistem pemerintahan yang selayaknya akan menghasilkan keputusan dan tindakan eksekusi yang mewadahi keinginan masyarakat yang ternaung.

Saat ini, Indonesia menganut sistem politik pada era reformasi, dimana kebebasan yang bertanggung jawab merupakan kunci utama dari kehidupan politik dan segala aspek yang mencangkupi. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti setiap individu berhak atas hak-hak yang ia miliki sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan dapat mempertanggung-jawabkan hak tersebut. Kata “bertanggung jawab” berarti ada batasan pada kebebasan yang dimiliki tiap individu. Tidak ada kebebasan yang bernilai mutlak. Tiap individu juga wajib untuk menghormati hak orang lain, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J.

Salah satu isi dari pasal 28 adalah kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3). Warga negara berhak untuk menyatakan opininya terhadap suatu fenomena, mengadakan atau merancang sebuah perkumpulan terhadap beberapa orang yang memiliki visi ataupun pendapat yang sepaham. Opini terhadap suatu fenomena ini mencangkup pada segala aspek kehidupan bernegara, termasuk politik. Mengenai kebebasan berpendapat pada politik pun sudah tercangkup pada pasal diatas, dan tentunya tidak bersinggungan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Reformasi  memberi  banyak  perubahan  terhadap  penyampaian dan  penyebaran opini masyarakat.  Kita hampir tidak bisa menemukan opini  yang berorientasi “sedikit berbeda” pada pemerintah pada masa Orde Baru. Opini yang beredar di surat kabar harus diverifikasi dahulu oleh staf internal surat kabar tersebut, dimana surat kabar itu tentunya harus memiliki izin dari pemerintah. Pada awal masa Reformasi, kebebasan berpendapat seakan seperti air hujan di tengah gurun. Semua orang berlomba untuk menyatakan pendapat. Tidak ada lagi rasa takut, semua bebas dan bahagia.

Hampir 19 tahun pasca 21 Mei 1998, media untuk memfasilitasi kebebasan berpendapat semakin banyak. Yang sebelumnya hanya berorientasi pada surat kabar, kini orang bisa membuat blog. Jika orang tidak mampu membuat (atau mengurusi) blog, ada media sosial. Kita mengenal Facebook, Twitter, dua pusat peradaran opini di dunia maya saat ini setelah blog. Tidak mau ribet membuat akun media sosial? Instant Message macam Line dan WhatsApp bisa membantu peredaran opini. Cukup ketik dan sebarkan ke kontak. Bahkan, ada beberapa OA Line yang mengkhususkan diri untuk menerima opini para adders-nya. Ingin gaya old-school meskipun sedikit vandalisme? Tulis di kertas dan tempel di sarana umum.

Sayangnya, mudahnya orang untuk mengeluarkan pendapat tidak sebanding dengan rasa tanggung jawab isi dari pendapat tersebut. Banyak pendapat yang merupakan hate speech terhadap satu individu maupun komunitas. Hate speech tersebut terdiri dari satu atau dua data mengenai korban yang belum bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, yang ditambah dengan opini si penulis yang mengkontruksi itu seakan-akan adalah fakta. Penyebaran hate speech tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J.

Selain hate speech, salah satu bentuk timpangnya kemudahan berpendapat dan tanggung jawab isi pendapat adalah beredarnya berita hoax. Berita hoax adalah berita yang tidak benar, tidak sesuai realita, dan menyesatkan. Penyebaran berita hoax ini terkadang menjadi satu paket dengan hate speech. Kedua hal itu saling berhubungan yang kemudian digunakan untuk menjelekkan salah satu pihak.

Bukti nyata dari beredarnya hate speech dan hoax ini bisa dilihat dari dua penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ; Pemilu 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pemilu 2014, keberadaan Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI-P membuat heboh dunia politik di Indonesia. Beliau yang merupakan mantan Walikota Solo dan pada saat itu baru 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, berhadapan dengan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Partai Gerindra, yang uniknya merupakan pengusung Joko Widodo di Pilkada DKI Jakarta 2012.

Pada saat masa kampanye dan masa tenang, ada beberapa oknum yang menyebarkan hate speech dan hoax yang berkaitan dengan Joko Widodo. Munculnya hate speech dan hoax tersebut membuat Pemilu 2014 berjalan dengan kehadiran fansboy dan haters tingkat akut. Mereka berdebat mengenai sebuah rumor yang belum bisa dibuktikan. Pihak lain membela habis-habisan, sedangkan pihak yang lain menghujat. Apalagi, pada saat itu merupakan masa kebesaran media soaial. Newsfeed Facebook dan Timeline Twitter menjadi tempat debat. Slogan Preman Keyboard mulai muncul. Banyak pihak yang sampai bermusuhan, bahkan saling membenci karena terlalu fanatik terhadap pilihannya. Suasana politik sempat menjadi panas beberapa hari pasca pelantikan Joko Widodo sebagai presiden, yang mayoritas dikarenakan beredarnya hate speech dan hoax.

Lalu, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, yang menjadi sorotan adalah Basuki Tjahaja Purnama, atau biasa disebut dengan Ahok. Beliau merupakan Gubernur DKI Jakarta (menggantikan Joko Widodo) yang menjadi petahana. Isu rasial minoritas dan rumor penistaan agama merupakan tema hate speech dan hoax yang beredar. Sebenarnya, isu ini sudah dimunculkan saat masa kampanye Pemilu 2014, dimana terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden akan membuat Ahok naik jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak organisasi masyarakat berbasis agama yang menolak keberadaan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, yang berhasil membuat mayoritas orang lupa terhadap 100 daerah lainnya yang juga menyelenggarakan pesta demokrasi, hate speech dan hoax meraja rela. Selain Newsfeed Facebook dan Timeline Twitter, broadcast yang beredar melalui WhatsApp juga penuh dengan kebencian. Hate speech  dan  hoax  ini  berbahaya  bagi  pemilih  muda.  Pikiran  mereka  akan terkontaminasi yang akhirnya akan membuat mereka memilih bukan berdasarkan visi misi calon dan nuraninya, namun termakan oleh hate speech dan hoax.

Akhir kata, politik yang bersih adalah politik yang tidak menggunakan hate speech dan hoax dalam prosesnya. Politik yang bersih adalah politik yang memenangkan dan memberi akses terhadap pemimpin yang mengerti dan memahami bagaimana berpolitik, bukan menggunakan massa yang sudah diisi oleh hate speech dan hoax.

 

Lazuardi Henry S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *