Kematian Jurnalis dalam Bayang Kebebasan Pers

Satu dekade lalu, Anak Agung Narendra Prabangsa, seorang jurnalis Radar Bali dikabarkan menghilang dan ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di perairan Teluk Bungsil, Bali. Kematian Narendra dilaporkan sebagai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang politisi lokal yaitu I Nyoman Susrama bersama enam orang kaki tangannya. Tersangka melakukan rencana pembunuhan karena liputan mengenai dugaan korupsi proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang ditulis oleh korban.

Kematian Narendra hanya segelintir contoh yang menunjukkan betapa berbahayanya pekerjaan jurnalis. Tragedi lainnya tercatat secara rapih oleh Committee to Protect Jurnalists dengan berbagai motif pembunuhan yang telah dikonfirmasi kejadiannya. Terhitung sejak 1992 hingga 2019, terdapat 1340 kematian jurnalis diseluruh dunia: 860 kasus pembunuhan, 172 kasus karena penugasan berbahaya, dan 300 kasus baku tembak. Jika dilihat dari cakupan liputan, pemberitaan politik tercatat paling berbahaya dengan memakan kasus kematian sebanyak 636 korban. Kasus tersebut lebih tinggi dibanding dengan cakupan pemberitaan perang sejumlah 563 kematian jurnalis.

Ketika meliput dalam zona perang, seorang jurnalis harus siap siaga dalam tiap kondisi. Risiko yang didapati tidak main-main, yaitu mempertaruhkan nyawa demi sebuah pemberitaan yang mengabarkan kondisi di lapangan. Seperti yang menimpa seorang jurnalis Abdullah Hananzai yang tewas akibat pemboman dalam situasi perang Afghanistan.

Yang mengherankan, meliput persoalan politik ternyata jauh lebih berbahaya. Berbahaya bagi aktivitas jurnalis. Kegiatan teror berupa ancaman pembunuhan, pengeroyokan oleh orang yang tidak dikenal, dan penembakan misterius. Selain Narendra, Ardiansyah Matra’is, Fuad Muhammad Syafruddin, dan Leiron Kogoya, mereka adalah empat dari sepuluh jurnalis Indonesia yang terbunuh karena hasil peliputan politik.

Selain cakupan peliputan yang berbahaya, lokasi suatu negara juga telah dinilai tingkat keamanan bagi kebebasan seorang jurnalis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reporters Without Borders telah mengidentifikasi empat jenis zonasi yaitu sangat baik, baik, buruk, dan sangat buruk. Indonesia menempati zonasi buruk dengan perolehan nilai 36.77, dalam identifikasinya pelanggaran kebebasan media perlu dianggap serius dengan kekerasan terhadap jurnalis lokal yang kian meningkat. Bahkan dijelaskan hasil laporan dari Aliansi Jurnalis Indonesia, militer pun turut melakukan intimidasi terhadap jurnalis.

Merindukan Keamanan

Kemerdekaan pers di Indonesia sebenarnya sudah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Peraturan ini ada sebagai wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Selain itu kebebasan pers juga dijamin sebagai hak asasi warga negara. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf f, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh juga menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selamat Hari Kebebasan Pers! Tragedi yang menimpa Narendra dan jurnalis lainnya sungguh memilukan karena liputan yang diterbitkan jelas sebagai informasi penting untuk diketahui oleh publik. Namun realitasnya, sudah layak kah keamanan jurnalis di Indonesia terjamin? Jangan diam, karena untuk mencapai kebebasan bagi pers perlu diperjuangkan. (Faiz Qadri Sahri L.)

Editor: Khoirul Hamida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *