Kebebasan Pers Hilang, Pilar Demokrasi Pincang

Keberadaan pers sebagai pilar keempat demokrasi memegang kedudukan penting dalam menjaga roda pemerintahan agar tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Dalam menjaga kedudukannya, terdapat fungsi yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dilansir dari DW Indonesia, Abdul Manan selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyampaikan bahwa pers diperlukan dalam memberikan informasi untuk menjaga fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. 

Pers memiliki peran dalam menjalankan fungsinya, yaitu memenuhi informasi untuk masyarakat, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum, dan mewujudkan hak asasi manusia. Selain itu, pers juga perlu melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, seperti yang ditegaskan dalam UU Pers. Sejalan dengan hal tersebut, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi tanpa dikenakan penyensoran, pembrendelan atau pelarangan penyiaran.

Pada hakikatnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan terlebih saat kondisi pandemi yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Mengutip UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pers diwajibkan untuk segera menyampaikan informasi yang  berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Contohnya, potensi penularan suatu penyakit dapat dikategorikan sebagai informasi publik yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. 

Namun, pada kenyataannya, hak pers dalam memperoleh informasi tidak terpenuhi secara ideal. Sehubung dengan hal tersebut, Rizki Yuda selaku Advokat Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dalam hukumonline.com menyampaikan bahwa kebebasan pers kurang tercermin selama masa pandemi. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak atas informasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang dapat dikatakan buruk. Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin pun menerima 82 laporan kasus kekerasan jurnalis pada tahun 2020, di mana 11 diantaranya terjadi saat melakukan peliputan isu Covid-19. Pada tahun yang sama, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Pers melakukan survei terhadap 125 wartawan sebagai responden. Hasilnya menunjukkan lebih dari 30 persen wartawan mengalami serangan nonfisik dan digital terkait berita Covid-19.

Kondisi pers selama pandemi tidak luput dari kesalahan pemimpin negara yang kurang menjamin kebebasan pers itu sendiri. Reporters Without Borders (RSF) menilai Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam masa kepemimpinannya belum menjamin kebebasan pers yang diutarakan pada janji kampanyenya. Penyebab utamanya dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu hukum dan politik. Data LBH Pers membuktikan bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi jurnalis. Berdasarkan laporan tersebut, 8 jurnalis mengalami kriminalisasi menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian.

Abdul Manan menilai bahwa sejak awal pandemi pemerintah tidak transparan atas keterbukaan informasi dan menutupi kasus yang ada. Keterbukaan akan berpengaruh pada kesuksesan suatu negara dalam menangani pandemi. Selain itu, Ketua AJI tersebut juga mengungkapkan kritik yang dikeluarkan terhadap pemerintah dianggap sebagai sikap anti-pemerintah dan menjadi faktor buruknya kebebasan pers di Indonesia. Bukan rahasia umum jika pemerintah mengontrol penguasa uang yang dapat memengaruhi media publik.

Kondisi pers yang buruk dalam suatu negara tentu memengaruhi peringkat kebebasan persnya di tingkat dunia. Pada tahun 2021, RSF merilis data yang menunjukkan indeks kebebasan pers di Indonesia menempati posisi ke 113 dari 180 negara dengan skor 37,4. Faktor yang dijadikan penilaian antara lain, independensi media, sensor diri, kerangka hukum, dan transparansi. 

Pemerintah juga mendapat imbas dari buruknya kebebasan pers, yaitu turunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik terhadap 1.200 responden menyatakan tingkat kepercayaan publik kepada Joko Widodo menurun. Pada bulan Mei 2020, tercatat 67 persen responden percaya dengan Joko Widodo, kemudian menurun hingga 55,4 persen pada bulan Maret 2021.

Bahwasanya, kebebasan berekspresi merupakan hak individu di seluruh dunia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai organisasi pendukung perdamaian dunia dan kepentingan umum merilis sebuah toolkit. Kegunaan toolkit ini ialah sebagai referensi dalam membahas isu terkait kebebasan berekspresi jurnalis. 

UNESCO menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebebasan berekspresi dapat terwujud. Perlu adanya supremasi hukum penunjang pada suatu sistem peradilan yang bersifat independen atau bebas dari pengaruh luar. Kemudian, diperlukan akses informasi yang proses pencarian dan penerimaannya mudah serta tidak terhambat. Selain itu, dibutuhkan kondisi lingkungan suatu negara yang dapat menjamin kebebasan pers sehingga memungkinkan berkembangnya media publik yang independen dan pluralistik. Agar jurnalis dapat menjalankan fungsinya dengan baik, mereka harus menikmati kebebasan pers tanpa intervensi dan akses sumber informasi yang luas.

Rekomendasi mengenai kondisi pers juga dikeluarkan oleh ICJR, LBH Pers, dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), di antaranya perlu peninjauan ulang serta pembatalan pasal-pasal karet. Pasal yang dimaksud sering dijadikan alat kriminalisasi dan pembungkaman kebebasan berekspresi jurnalis. Fungsi pengawasan dalam upaya penegakan hukum juga perlu dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Upaya ini bertujuan untuk menghindari impunitas pelaku penyerangan jurnalis, baik melalui serangan fisik, nonfisik, hukum, maupun siber. Pengawasan juga harus berjalan beriringan dengan penindakan tegas oleh aparat negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, mengusut pelaku kekerasan terhadap jurnalis sekaligus, menegakkan UU Pers. 

Jabrik dan illustrator : Dhevita Aufa Athary Vatsala

Editor : Gina Zahira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *