Pakaian Korban (Bukan) Penyebab Pelecehan

Permasalahan pelecehan seksual di Indonesia tak kunjung selesai dengan  memakan korban dari usia belia hingga dewasa. Lalu, sebenarnya apa pelecehan seksual itu? Menurut Siti Aminah Tardi, Komisioner Subkom Pemantauan Komnas Perempuan dalam Wolipop, pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki. Seperti mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual, dan melakukan sentuhan fisik. 

Ironinya, masih banyak korban pelecehan seksual yang disalahkan atas pakaiannya, seakan-akan menormalisasi perilaku pelaku pelecehan seksual. Ungkapan-ungkapan seperti Salah sendiri pakai baju seksi”, “Kok bisa kamu dilecehin? Memangnya kamu pakai baju apa?” Bahkan ada yang menyalahkan korban saat sedang beribadah, “Makanya jangan pakai mukena yang ketat!” Dalam DetikNews, Rika Rosvianti, pendiri perEMPUan, mengatakan korban pelecehan seksual kerap disalahkan karena dianggap mengundang hasrat pelaku dengan memakai baju seksi atau jalan sendiri di malam hari. 

Koalisi Ruang Publik Aman membuat survei tentang pakaian korban pelecehan seksual dengan 32.341 responden perempuan yang pernah mengalami hal keji tersebut. Hasilnya berbanding terbalik dengan anggapan bahwa pakaian korbanlah yang patut disalahkan. Korban paling banyak memakai rok atau celana panjang, berada di angka 17,47 persen. Dilanjutkan dengan baju lengan panjang 15,82 persen, baju seragam sekolah 14,23 persen, dan  baju longgar 13,80 persen. Pakaian korban yang dianggap mengundang aksi pelecehan seksual menempati urutan bawah.  Korban yang memakai baju atau celana ketat sebesar 1,89 persen. Lalu rok atau celana pendek 1,31 persen, baju agak transparan 0,44 persen, dan tank top atau tanpa lengan 0,36 persen. Hasil survei ini memvalidasi bahwa pelecehan seksual murni karena niat pelaku bukan dari pakaian ketat atau terbuka. Tidak ada korban yang mengundang untuk dilecehkan dan tidak sepatutnya menyalahkan korban atas kejahatan orang lain.

Hal ini dikuatkan dengan fenomena pelecehan seksual pada anak di masjid Kota Pangkal Pinang. Dimuat dalam     TribunSolo, pelecehan terhadap seorang bocah perempuan (8) yang sedang melaksanakan salat Isya di Masjid Baitul Makmur, Kecamatan Girimaya, Pangkal Pinang. Aksi bejat itu dilakukan oleh IZ (16), seorang pelajar SMK, pada pertengahan Mei tahun ini. Perlu digarisbawahi, korban memakai mukena dan berada di masjid yang bukanlah area rawan. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, AKP Adi Putra menjelaskan peristiwa itu dimulai saat pelaku menonton video porno. Pihak kepolisian menambahkan, setelah menonton video tersebut timbul niat dan keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan tak senonoh.

Pelaku melanggar Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 tentang Tap Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 Tahun kurungan penjara. Selain itu, dampak pascapelecehan seksual juga dapat dialami korban. Menurut Monika Nina K. Ginting, S.Psi., M.Psi. (2019), secara psikologis korban dapat mengalami depresi, seperti gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi, dan kegelisahan. Lalu, gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, perubahan perilaku seksual, dan masalah belajar. Masalah perilaku pun dapat dialami korban, seperti penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kriminalitas ketika dewasa, dan bunuh diri.

Pelecehan seksual yang tak pandang pakaian ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Perlu adanya dasar hukum yang lebih kuat dan efektif dalam mencegah serta menangani kasus pelecehan seksual. Apalagi dampak yang dialami korban pascapelecehan seksual itu sangat memberatkan karena berpengaruh ke sisi psikologis. Oleh sebab itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus disegerakan. Hal ini karena RUU PKS dibuat dengan perspektif keadilan untuk korban dan akan mengatur berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa di antaranya adalah kontrol, intimidasi, eksploitasi, penyiksaan seksual, dan pemaksaan aborsi. RUU PKS juga menjabarkan mengenai hak korban atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan.

 Dengan disahkannya RUU PKS, diharapkan masyarakat dapat lebih teredukasi terkait tindakan pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual dapat diminimalisir dengan pencegahan-pencegahan yang dirumuskan dalam RUU PKS. Penanganan korban pelecehan seksual pun dapat lebih terfasilitasi.

Oleh : Idham Zaidan

Editor : Putu Arya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *