Indiline

Hukum Rimba di Balik Jeruji Besi

3 Mins read

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan pemerintah. Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jenis pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Indonesia pun beragam. Mulai dari pelanggaran ringan, seperti pemaksaan kehendak serta ketidakadilan sosial dan hukum, hingga yang tergolong berat berbentuk kejahatan terhadap manusia, baik itu penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Di Indonesia sendiri, telah banyak landasan hukum yang menunjang terlaksananya penegakan HAM. Landasan tersebut diantaranya, UUD 1945 Pasal 28, UU Nomor 5 Tahun 1998, serta UU Nomor 39 Tahun 1999.

Praktik pelanggaran HAM seringkali ditemukan di lingkungan kepolisian, khususnya pada lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan yang dilakukan oleh petugas maupun sesama narapidana. Kedua tempat tersebut menjadi titik buta pemantauan pemerintah ataupun masyarakat dalam mengawasi tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Hal ini diperjelas dengan fakta terbaru terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap sesama tahanan. Kasus ini terungkap setelah korban, Muhammad Kece, membuat laporan kepada Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia atas penganiayaan yang dilakukan oleh sesama tahanan.

Fakta lainnya juga diungkap oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait dengan laporan penganiayaan di Indonesia pada periode Juni 2020–Mei 2021. Tercatat terdapat 80 kasus penganiayaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, 36 di antaranya terjadi dalam lingkungan kepolisian. Dikutip dari VOAindonesia.com, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Putu Elvina, juga mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan anak di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Persoalan tersebut mulai dari kekerasan sampai penggabungan anak dan orang dewasa dalam satu tempat yang sama.

Data-data tersebut telah mengonfirmasi bahwa penegakan HAM di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan masih jauh dari harapan. Padahal, tugas dari kepolisian khususnya petugas jaga tahanan telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 2005. Pasal 18 Poin a dalam peraturan tersebut menjelaskan tugas pokok jaga tahanan adalah mencegah terjadinya penindasan, pemerasan, perkelahian, gangguan kesusilaan, dan lain-lain yang menimbulkan situasi menjadi resah dan ketakutan. Namun, hal yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Petugas yang seharusnya melayani dan menjaga para tahanan malah memberi ruang bebas kepada para pelaku penganiayaan untuk bertindak seenaknya.

Praktik penganiayaan yang marak terjadi jelas bukan tanpa sebab. Terdapat beberapa faktor yang mendorong petugas ataupun narapidana dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Pertama, petugas kepolisian segan dan takut untuk menegur tahanan yang melakukan praktik penganiayaan sehingga membiarkan hal tersebut terjadi. Kemudian, kekerasan kerap kali digunakan sebagai metode kepolisian untuk mendapatkan informasi dari korban, ujar salah seorang peneliti KontraS, Rivanlee Anandar, dalam laman Kompas.com. Terakhir, masih menurut Rivanlee, terkadang kepolisian juga menggunakan tindak kekerasan dan penyiksaan tersebut hanya untuk menunjukkan eksistensi kuasa.

Selain melanggar Konvensi Anti Penyiksaan, instrumen hukum internasional yang diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, praktik ini juga berdampak langsung terhadap korban ataupun kepolisian. Dalam hal ini, korban tentunya akan menderita luka fisik dan psikis yang memberatkan untuk ke depannya. Sedangkan, dampak bagi pihak kepolisian ialah hilangnya kepercayaan publik terhadap polisi sebagaimana yang disampaikan oleh Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto. Terlebih lagi, arogansi kepolisian dapat menyebabkan munculnya perlawanan yang menimbulkan pelanggaran hukum.

Dalam menangani isu pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan kepolisian, pemerintah memiliki beberapa upaya. Putu Elvina mengatakan KPAI beserta empat lembaga negara lainnya telah berkolaborasi dalam program Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) demi mengawal isu tersebut. Selain dilakukannya pengawasan eksternal terhadap pihak kepolisian, adanya regulasi dan sistem yang jelas akan mempersempit ruang gerak para pelaku tindak penganiayaan. Ditambah lagi, dengan diberlakukannya sanksi dan hukuman yang tegas kepada pelaku penganiayaan diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Harapannya, dengan kerja keras dan bahu-membahu dari berbagai pihak dapat mengurangi risiko berlakunya hukum rimba di lingkungan kepolisian. Khususnya di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, baik yang dilakukan oleh petugas kepolisian ataupun narapidana itu sendiri. Dengan begitu, esensi dari UUD 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia dapat segera terlaksana sebagaimana mestinya dan bukan sekadar omong kosong belaka.

Oleh: Syafiq Muhammad Mufid
Illustrator: Zaenal Arifin
Editor: Andhimas Krisna Yudha

Leave a Reply

Your email address will not be published.