Jalan Buntu Indonesia Bebas Korupsi

Ilus_Opini_JalanBuntuIndonesiaBebasKorupsi

Dewasa ini, masyarakat Indonesia kerap kali disuguhi berita tentang korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Berdasarkan laporan Transparency International pada tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin. Jumlah ini menurun empat poin dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 38 dengan skala 0-100. Skor 0 menunjukkan praktik korupsi yang tinggi di suatu negara, sedangkan 100 menandakan sebaliknya. Adapun rata-rata IPK dunia yang melibatkan 180 negara ini berada di angka 43 dan nilainya tidak berubah selama sebelas tahun berturut-turut.

Dalam rangka mencegah korupsi secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption – UNCAC) pada tahun 2003. Mekanisme dan prinsip UNCAC dalam menangani korupsi banyak digunakan oleh berbagai negara. Salah satu dari 145 negara yang meratifikasi UNCAC adalah Indonesia. Ratifikasi tersebut dilakukan melalui Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2006 sehingga Indonesia diharuskan melakukan penyesuaian dalam sistem hukumnya. Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, melalui Mediaindonesia.com membenarkan adanya kewajiban pelaksanaan inisiatif perampasan aset kejahatan korupsi atau Stolen Asset Recovery (STAR Initiative).

Sayangnya, komitmen pemberantasan korupsi oleh legislatif Indonesia tidak setinggi yang diharapkan. Hal ini tercermin dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) yang tak kunjung rampung. Pada 29 Maret 2023, pernyataan Bambang Wuryanto saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sungguh memprihatinkan. Pasalnya, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset dapat disahkan setelah menunggu keputusan dari ketua umum partai politik (parpol). Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, dalam kesempatan yang berbeda menyebutkan RUU Perampasan Aset dikhawatirkan menjadi bumerang bagi orang yang berkuasa.

Pernyataan yang dilayangkan oleh Ketua Komisi III DPR mengindikasikan secara eksplisit bahwa proses legislasi berada dibawah bayang-bayang parpol. Ari Wibowo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menyebutkan bahwa anggota DPR harus bekerja berdasarkan kepentingan publik, bukan elit politik, meskipun pintu masuknya melalui parpol. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat.

Tidak berhenti sampai disitu, fenomena ini diperparah dengan pernyataan Bambang terkait pembahasan RUU PTUK yang tersendat. Ia mengungkapkan jika rancangan regulasi tersebut dapat menyulitkan kehidupan anggota dewan karena transaksi uang tunai sangat diperlukan dalam kegiatan politik. Bambang juga menambahkan bahwa politikus memerlukan transaksi uang tunai demi mendulang suara, salah satunya dengan memberikan barang kebutuhan pokok alias sembako kepada para pemilih.

Alasan yang diutarakan oleh DPR sama sekali tidak mencerminkan wakil rakyat. Para legislator lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada bangsa dan negara. Hal ini menegaskan komitmen legislatif dalam pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya masih rendah. Belum lagi, iklim perpolitikan Indonesia yang kian sarat akan money politic.

Lingkaran setan money politic terus membayangi pemberantasan korupsi di Indonesia. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, menyebut alih-alih menciptakan sistem pemilihan umum yang bersih dan berintegritas, pernyataan para politisi tersebut justru melanggengkan praktik korupsi. Penghalalan segala sumber daya dan penyimpangan dilakukan oleh politisi sebagai upaya mengakumulasi kekayaan untuk modal kontestasi politik. Bahkan, mereka tak segan berafiliasi dengan pemilik modal sebagai konsekuensi dari tingginya biaya politik. Pasca politisi tersebut terpilih, rakyat lah yang sengsara akibat adanya politik balas budi. Contohnya seperti pelepasan izin dan pengelolaan proyek pengadaan pemerintah atau sumber daya alam yang dikooptasi kepada pemilik modal. Sering kali hal ini membuat perizinan tidak sesuai dengan hukum sehingga tata kelolanya menjadi tidak sehat dan maksimal. Pada akhirnya, pemasukan negara dan kesejahteraan rakyat lah yang berkurang.

RUU Perampasan Aset dan PTUK seharusnya dapat mempermudah pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, absennya UU Perampasan Aset dan PTUK membuat upaya pemberantasan korupsi tidak maksimal. Feri Amsari juga mengatakan UU ini sangat ditakuti koruptor dan pelaku kejahatan lainnya. Sebab, mereka lebih takut miskin daripada dipenjara.

Sudah seharusnya RUU Perampasan Aset dan PTUK segera disahkan. Selain itu, urgensi reformasi parpol kian dibutuhkan Indonesia. Personalisasi mayoritas parpol di Indonesia menyebabkan individu elit partai menjadi image sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Hal ini juga harus didukung dengan mempertegas syarat pencalonan legislatif. Harapannya, syarat yang tegas dapat memutus lingkaran setan money politic di Indonesia.

 

Penulis: Annisa Hidayati 

Editor: Andhimas Krisna Y. 

Ilustrator: Idham Zaidan A.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Previous post Solusi Hemat Kantong Pelajar dengan Matikan Ekonomi Penulis
Next post Problematika Payung Hukum Pers Mahasiswa