Menilik Praktik Parkir Ilegal di Kota Malang

Ilus_Artikel_MenilikPraktirParkirIlegaldiKotaMalang

Malang dikenal sebagai salah satu Kota Pendidikan. Banyaknya kampus negeri maupun swasta yang mentereng menjadi daya tarik kota ini sebagai labuhan tempat bagi penimba ilmu. Mahasiswa yang berasal dari Sabang sampai Merauke membuat kota ini menjadi beraneka ragam budaya. Sebagai orang yang menjajaki tempat baru, pastilah terjadi culture shock. Mahasiswa rantau perlu beradaptasi dengan budaya atau kebiasaan masyarakat Malang. Salah satu hal yang mengagetkan mahasiswa rantau adalah banyaknya parkir berbayar di Kota Malang. Pertokoan, ATM, taman, dan sebagainya tak lepas dari parkir berbayar. Lalu, tahukah kalian ada apa di balik masifnya parkir berbayar tersebut? Simak artikel ini lebih lanjut! 

Tarif parkir dipungut melalui retribusi daerah yang menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah adalah pajak daerah yang dibayarkan sebagai layanan atau izin tertentu secara khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan individu atau badan. Namun, dalam praktiknya, parkir berbayar di Kota Malang banyak mengandung unsur ilegal. Salah satunya adalah juru parkir (jukir). 

Tidak adanya karcis atau kupon dalam sistem parkir menjadi indikasi jukir ilegal. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2 dan 3. Pasal itu menjelaskan bahwa retribusi dipungut menggunakan dokumen berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Tak hanya sistem karcis, penggunaan rompi jukir juga perlu disorot. Banyak jukir yang memakai rompi beraneka macam warna. Padahal, rompi jukir haruslah berwarna biru seperti yang disampaikan oleh Mustaqim Jaya, Kabid Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang dalam SURYAMALANG.COM. Penyelarasan warna tersebut sebagai penanda bahwa jukir bekerja di wilayah yang menjadi retribusi parkir milik Dishub Kota Malang. 

Praktik ilegal seperti ini tentu memiliki dampak dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dampak pertama adalah adanya pungutan liar. Pendapatan parkir akan masuk ke kantong pribadi atau golongan tertentu. Hal ini jelas mengganggu pemaksimalan PAD. Tak tanggung-tanggung, potensi pendapatan parkir bisa mencapai Rp 100 Miliar per tahun menurut Ahmad Fuad Rahman, anggota DPRD Kota Malang. Dampak kedua adalah adanya potensi penarikan tarif parkir tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Masyarakat akan merasa resah karena terbebani dengan tarif parkir yang lebih mahal. Buntut terakhir adalah jukir tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Sering kita temui bahwa jukir tidak membantu dan merapikan parkir. Mereka hanya duduk dan menunggu penerimaan tarif  parkir. 

Wijaya, dkk (2022) berpendapat bahwa masifnya praktik jukir ilegal dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Orang-orang yang melakukan urbanisasi namun tidak memiliki penghasilan dan kemampuan akhirnya menjadi jukir ilegal. Nurmagfirah (2019) memiliki solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi adanya jukir ilegal. Pertama, melakukan pendataan dan penataan daerah yang dikuasai jukir ilegal. Kedua, melakukan perekrutan jukir ilegal menjadi legal sebagai wujud pemberdayaan manusia. Selanjutnya, melakukan pembinaan terkait atribut dan pengaturan parkir sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku. Terakhir, melakukan pengawasan terhadap jukir dan pengadaan evaluasi di kemudian hari. 

Permasalahan parkir ilegal di Kota Malang tak hanya jukir saja. Lahan parkir juga banyak yang ilegal. Hal tersebut dapat ditemui di bahu jalan Rumah Sakit Saiful Anwar, SMAN 8 Malang, dan Watugong. Lahan parkir yang legal harus dinyatakan dalam rambu lalu lintas dan/atau markah jalan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 43 Ayat 3. 

Lahan parkir ilegal tentu akan mengganggu lalu lintas. Jalan yang seharusnya luas menjelma lebih sempit karena sebagian menjadi lahan parkir. Jika tidak ada penertiban maka kemacetan lalu lintas pun tak dapat dihindari. Faktor pendorong praktik ilegal ini tentu karena ada permasalahan yang tak kunjung diselesaikan yaitu kurangnya lahan parkir. Sistem parkir tidak melulu harus memiliki lahan yang luas. Pemerintah perlu mengadakan sistem parkir susun. Cara seperti ini dapat memaksimalkan lahan yang sempit karena dilakukan secara vertikal. Hal ini sudah dianut oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dan terbukti efektif dalam pemenuhan kebutuhan parkir.

 

Penulis: Idham Zaidan A.

Editor: Annisa Hidayati

Fotografer: Rohan Maulana P.P.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Happy
Happy
1
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Previous post Muasal Bau Busuk
Next post Bangun Kesadaran, Hentikan Eksploitasi di Kota Malang​