Kekerasan di Tubuh Menwa, Relevansi jadi Tanda Tanya

Ilus_KekerasandiTubuhMenwa

Resimen Mahasiswa (Menwa) adalah salah satu kekuatan tentara sipil yang dipersiapkan sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta dalam melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menwa pertama kali dibentuk pada masa orde baru oleh Jendral Abdul Haris Nasution. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk sebagai pembendung penyebaran ajaran komunisme oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia dibentuk sebagai antitesis dari kelompok sayap PKI yang ada di kampus, seperti Cosentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Menwa secara umum bertujuan untuk menanamkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, perjalannya sebagai organisasi mahasiswa banyak menuai kontra dari berbagai kalangan.

Kasus kekerasan yang dilakukan Menwa telah banyak terjadi di Indonesia. Pada April tahun 2021 lalu, kekerasan yang dilakukan oleh Menwa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) telah memakan korban jiwa. Selain itu,  hal serupa terjadi pada Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang bahkan memakan dua korban jiwa. Baru-baru ini,  pada tanggal 12 Mei 2023, kekerasan oleh Menwa terjadi di Universitas Negeri Jakarta. Hal ini tentu melanggar Hak Asasi Manusia. Pasal 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak untuk hidup dan tidak disiksa adalah hal yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun serta dalam keadaan apapun. Adanya kekerasan tersebut membuat citra Menwa semakin buruk. Terbukti, mahasiswa UMS melakukan demonstrasi pada 14 Maret 2021 menuntut pembubaran Menwa. Hal serupa juga dilakukan oleh mahasiswa UNS. Keberadaan Menwa pun sebagai organisasi mahasiswa mulai dipertanyakan. Anang Ristanto, Juru Bicara Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, melalui Suara.com turut berkomentar. Ia mempertanyakan kegunaan Menwa di kampus dan menyarankan bahwa sebaiknya organisasi tersebut dibubarkan saja. 

Melalui Tirto.id, Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, berpendapat bahwa kekerasan disebabkan karena adanya pembiaran tindak kekerasan oleh pihak kampus. “Begitu kejadian ada korban nyawa, baru kebakaran jenggot. Padahal mereka itu tahu, tapi dibiarkan. Ini tentu sembrono, karena akan berdampak fatal sampai nyawa melayang,” ujarnya. Di sisi lain, Bourdieu (1990) berpendapat bahwa kekerasan juga dilatarbelakangi oleh ketimpangan relasi antara junior dan senior. Pihak yang merasa dominan akan memandang diri lebih superior baik dari segi moral, etis, agama, atau jenis kelamin dan usia.

Sebagai lembaga Pendidikan, kampus seharusnya mempunyai langkah preventif. “Seperti sebelum kegiatan digelar, rektorat mempelajari dan mempertanyakan seluruh rangkaian guna mencegah terjadinya kekerasan,” ucap Ubaid. Pelarangan terhadap suatu acara bisa menjadi opsi kebijakan yang dapat ditempuh oleh kampus. Kemudian, kampus juga dapat menghadirkan perwakilannya sebagai pengawasan selama acara berlangsung. Dikutip dari Tirto.id, Rivanlee selaku Wakil Koordinator KontraS mengatakan bahwa rektorat sebagai otoritas tertinggi harus mempunyai aturan dan pengawasan yang tegas terkait Menwa. Aturan tersebut diharapkan dapat menyetop tindak kekerasan yang dilakukan oleh Menwa. Selain itu, penting untuk membentuk budaya egaliter antara senior dan junior. Menurut Sabbardi (2021) budaya egaliter adalah sikap dimana adanya kesamaan derajat antara senior dan junior. Bahkan, budaya tersebut dapat membentuk organisasi menjadi lebih demokratis, di mana junior leluasa memberikan kritik maupun masukan yang berguna kepada satu sama lain.

 

Penulis: Habib Abdul A.

Editor: Idham Zaidan

Ilustrator: Rohan Maulana P.P.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Previous post Bangun Kesadaran, Hentikan Eksploitasi di Kota Malang​
Next post Kebijakan MBKM Timbulkan Kekhawatiran di Kalangan Mahasiswa