Ironi Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang

ppk-01

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gelandangan adalah orang yang berkeliaran, tidak punya tempat tinggal tetap, pekerjaan, dan tujuan. Sementara itu, pengemis adalah sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dengan cara meminta. Gelandangan dan pengemis (gepeng) sendiri termasuk kedalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

Keberadaan gepeng menjadi suatu fenomena yang melekat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut dengan mudah ditemukan pada berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali Kota Malang. Salah satu contoh fenomena ini dapat kita jumpai di pinggiran Jalan Veteran. Fatimah misalnya, wanita yang berumur 65 tahun tersebut menggantungkan hidupnya dengan mengemis dan mengharap belas kasihan dari orang lain. Ia mengaku telah menjalani kesehariannya sebagai pengemis selama kurang lebih sepuluh tahun. Meskipun pernah diamankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Fatimah tetap kembali ke jalan untuk mengemis. Usia yang sudah tua serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi alasan mengapa wanita yang bertempat tinggal di Kecamatan Sukun tersebut akhirnya memutuskan untuk mengemis. “Enggak boleh sebenarnya kerja gini. Sudah tua kalau jadi pembantu enggak laku, jadi saya pikir yang penting bisa makan,” ucap Fatimah. 

Sementara itu di tempat lain, Tina yang berusia 23 tahun memilih menjadi manusia silver untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ketika kami menjumpainya di Jalan Sigura-gura, Tina mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan cara untuk mendapatkan uang selain menjadi manusia silver. Ia juga mengaku telah menjadi manusia silver sejak tahun 2020. 

Fenomena gepeng jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Dalam Pasal 13 Ayat 1 tertulis bahwasanya setiap orang dilarang melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta/mengemis di muka umum. Lebih lanjut dalam Pasal 13 Ayat 2 tertulis, “Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.” Artinya, untuk mengatasi fenomena tersebut pemerintah daerah perlu bekerja sama langsung dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Satpol PP. 

Dalam menanggapi fenomena gepeng, Fungsional Ahli Pertama Satpol PP Kota Malang, Muhammad Zulkarnaen memberikan pernyataan bahwa pihaknya telah menertibkan banyak gepeng. “Oh, banyak! setiap hari kami lakukan penertiban, ada badut dan pengamen,” ujarnya. Meski sudah terjaring operasi penertiban oleh Satpol PP, masih banyak gepeng yang akhirnya tetap kembali ke jalan. Penyebab mereka kembali pun diungkapkan oleh Zulkarnaen. Ia menjelaskan jika salah satu penyebab gepeng tetap kembali ke jalan karena tidak ada sanksi hukum yang mengikat. Menurutnya, ketiadaan aturan yang mengikat membuat gepeng tidak jera. Selama ini mereka hanya diberi sanksi administrasi. 

Sementara itu, Itsmi Fathya selaku staf bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (Rehlinjamsos) Dinsos Kota Malang memaparkan penyebab kembalinya gepeng di jalan. “Kami tidak melakukan namanya pemberdayaan, tetapi melakukan namanya rehabilitasi sosial. Artinya, bagaimana pengemis ini bisa bertransformasi secara sosial. Kami melakukan kegiatan dengan memberi bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial,” ujarnya. Itsmi juga menjelaskan jika pihak Rehlinjamsos tidak bisa memberikan pelatihan keterampilan sebagai bentuk pemberdayaan. 

Dampak adanya gepeng ini pun turut meresahkan masyarakat. Salah satunya dirasakan oleh Husnul Malaika. Ia menyebutkan jika keberadaan mereka membuatnya terganggu dan tidak nyaman. Sependapat dengan Husnul, Reza Umar mengungkapkan keberadaan gepeng mengganggunya. “Misalnya kita lagi makan, terus ada pengemis kayak mengganggu waktu dan pemandangan,” ucapnya. Selain itu, dia juga khawatir perilaku mereka akan menciptakan komunitas gepeng karena dirasa lebih mudah mendapatkan uang dengan meminta-minta di jalan. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemda. Salah satunya dari pihak Satpol PP. “Kalau upaya kita terus patroli keliling setiap hari. Jadi ada dua shift, jam 8 sampai 4 sore, lalu lanjut sampai jam 10 malam. Dari situ kalau misalnya patroli menemukan pelanggaran gepeng, kita amankan,” ucap Zulkarnaen. Selain itu, ia juga mengatakan jika pihak Satpol PP sedang mengupayakan penambahan pasal dalam Perda Kota Malang. “Mau ditambahkan pasal-pasal yang memidanakan atau menindak pidana ringankan orang yang ngasih (kepada gepeng) biar ada efek jera. Hulu kita tangani hilirnya juga,” ujarnya. Di lain sisi, pihak Dinsos berupaya agar gepeng tidak hanya direhabilitasi tetapi bisa mendapatkan pemberdayaan latihan kerja. “Kepada gepeng itu kita akan melakukan pemberdayaan dengan memberikan stimulan. Stimulan itu kayak alat-alat bahan praktik. Jadi nanti kita beri pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja). Nanti kita berikan alat bahan praktik supaya mereka bisa bermodal usaha,” ungkapnya. 

Berbagai harapan disampaikan oleh gepeng, Dinsos, dan Satpol PP. Tina mengungkapkan jika hanya ditangkap saja dan tidak diberi solusi akan percuma. “Kalau sekadar ditangkap, dan tidak memberi solusi ya percuma,” ucapnya. Sementara itu, pihak Dinsos berharap agar mereka dapat mengubah mindset serta pola perilaku dari masyarakat. Harapan dipaparkan juga dari pihak Satpol PP. Zulkarnaen berharap para gepeng bisa mencari pekerjaan yang lain. “Kalau harapan kami cari pekerjaan yang lain, jangan mengemis kan enggak etis juga,” ujarnya.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
2
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Previous post Kurangnya Transparansi, Peserta Sulit Evaluasi
Next post Pro-kontra Penyelesaian Masalah Manajemen Festival