Pro-kontra Penyelesaian Masalah Manajemen Festival

Ilus Magang

Sudah terhitung delapan bulan sejak dilaksanakannya acara Management Festival (Mafest) X Economics Sport and Talent (EST) Brawijaya. Dalam perjalanannya, Mafest diwarnai dengan berbagai problematika. Bahkan, hingga saat ini beberapa masalah masih belum menemukan titik terang. Awalnya, acara Mafest akan diselenggarakan pada bulan November, tetapi ditunda karena kendala perizinan. Kemudian, panitia memutuskan agar Mafest diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2023. Akan tetapi, pada tanggal 1 Januari 2023 panitia mengumumkan kembali perubahan jadwal Mafest menjadi 3 Maret 2023. Perubahan jadwal tersebut dikarenakan adanya penggabungan acara Mafest dengan EST Brawijaya.  

Perubahan jadwal penyelenggaraan Mafest menimbulkan adanya opsi refund tiket bagi konsumen. Namun, waktu refund tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Pada awalnya pihak Mafest menjanjikan proses refund maksimal selama 45 hari kerja. Namun, hingga saat ini masih terdapat konsumen yang belum mendapatkan refund. Hal ini disampaikan oleh Firsta Divani, salah satu konsumen Mafest. “Sampai sekarang juga belum (refund) dan enggak ada kejelasan,” ucapnya. Selain itu, masalah lain dalam Mafest ialah batalnya salah satu guest star sehari sebelum acara diselenggarakan. Imbasnya, terdapat masalah dalam tataran panitia Mafest sendiri, yaitu adanya tanggungan utang yang belum tuntas hingga saat ini. 

Fauzan Aldi Raihan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Manajemen (HMDM) 2023, menyatakan panitia sepakat melakukan iuran guna menyelesaikan masalah keuangan yang ada. Ia mengungkapkan bahwa panitia yang terlibat dalam pelaksanaan Mafest diharuskan membayar iuran sebesar Rp1.800.000,00. Sebelum itu, sudah ada kesepakatan bagi mereka yang melanjutkan kepanitiaan acara hingga Mafest X EST. “Kalau panitia ini mau lanjut Mafest X EST, mereka harus membayar Rp400.000,00,” ungkap Fauzan. 

Seluruh panitia yang namanya tercantum dalam poposal wajib membayar iuran tersebut. Hal ini berdasarkan hasil konsolidasi antara panitia, Wakil Dekan III, dan Departemen Manajemen. Aurel Putri selaku panitia Mafest, mengaku bahwa hingga saat ini belum membayar iuran tersebut. Bahkan, Aurel menerangkan jika temannya yang mengikuti rangkaian kepanitiaan sampai akhir pun belum membayar.

Penyebab adanya panitia yang belum membayar salah satunya karena mereka merasa tidak memiliki tanggung jawab atas iuran tersebut. Aurel menjelaskan bahwa namanya memang tercatat di dalam proposal. Namun, sebenarnya ia sudah tidak tergabung dalam kepanitiaan Mafest sejak bulan November.  “Aku sudah keluar, berarti enggak ada ikatan  apa-apa,”  tegas Aurel. 

Aurel juga berpendapat bahwa kewajiban iuran seharusnya dibayar oleh mereka yang mengikuti kepanitiaan sampai akhir.  “Karena kalau misalnya keluar, aku yang enggak tahu apa-apa tiba-tiba punya utang segitu lumayan juga,” tuturnya. Fauzan mengaku bahwa memang terdapat pro-kontra di antara panitia mengenai hasil konsolidasi tersebut. “Mungkin karena adanya pro-kontra itu ada beberapa yang kooperatif. Namun, ada beberapa yang mungkin masih perlu diyakinkan,” ungkapnya. 

Terkait konsekuensi jika tidak membayar iuran, Fauzan mengatakan panitia yang hadir dalam konsolidasi sendiri sepakat untuk mendapat sanksi akademik. “Setahu aku, kalau kemarin dari forum, panitia sendiri kebanyakan lebih sepakat untuk sanksi akademik berupa penahanan ijazah dan surat keterangan lulus,” terangnya. Bertentangan dengan hal itu, Aurel menjelaskan bahwa tidak ada surat resmi mengenai konsekuensi bila tidak membayar iuran. Mengenai kejelasan terkait informasi yang selama ini beredar, Aurel mengaku sudah berupaya menghubungi Wakil Ketua Pelaksana Mafest untuk memvalidasi kabar tersebut. “Aku sudah menghubungi, tetapi itu pun enggak direspon,” keluhnya. 

Pada hakikatnya, iuran panitia tersebut digunakan untuk melunasi hutang vendor. Fauzan menjelaskan bahwa saat ini peran HMDM adalah mengumpulkan hasil iuran tersebut dan menyalurkannya kepada pihak terkait. Ia menambahkan, sampai saat ini terdapat dua utang vendor yang belum terlunasi. Dr. Nanang Suryadi, Kepala Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan bahwa departemen sudah menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada pihak panitia Mafest. “Ya, itu mereka (panitia) yang berurusan dengan vendor terkait,” tuturnya.

Sementara itu, menurut Fauzan, salah satu dampak dari permasalahan Mafest ialah pengetatan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) lembaga di lingkungan  FEB. “Kalau secara dampak sebenarnya kayaknya ke satu FEB.  Misalnya kemarin ada pembatasan DPP itu lebih strict untuk peraturan yang sekarang,” terangnya. 

Mengenai solusi permasalahan Mafest tersebut, Departemen Manajemen memfasilitasi panitia untuk terlibat dalam proyek dosen atau kegiatan departemen maupun fakultas. Hal tersebut   bertujuan   untuk  meringankan panitia yang kesulitan dalam memenuhi tanggung jawabnya. “Panitia yang keberatan bisa konfirmasi.  Nanti bakalan diarahkan ke proyek dosen atau kegiatan departemen  maupun fakultas.  Mereka bisa difasilitasi,” ucap Fauzan. 

Sebagai panitia yang sudah keluar dari kepanitiaan, tetapi namanya tercatat dalam proposal, Aurel berharap adanya kejelasan terkait hasil konsolidasi dan informasi yang beredar. “Harapannya coba objektif, siapapun yang sekarang megang Mafest, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dijawab. Jangan dianggurin karena kita enggak tahu mau ke mana,” jelasnya. Terakhir, Nanang berharap untuk kegiatan mahasiswa ke depannya agar dapat mempertimbangkan anggaran secara realistis sesuai proposal yang diserahkan. “Dalam merencanakan sebuah kegiatan memang harus dirancang dengan baik dan matang,” terangnya. 

 

Penulis: Rohan Maulana P.P

Editor: Syifa Sukmadania N.D

Tim: Asfa Andini Utari, Lisa Rohmatin, Muhammad Azka Hilmi, Laila Rahma Dewi

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
1
Surprise
Surprise
0
Previous post Ironi Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang
Next post Akun Instagram Diretas, Panitia PRIME Sulit Sampaikan Informasi