Makan Bergizi Gratis di Tengah Keraguan Publik saat Ramadhan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadhan dengan prinsip gizi seimbang, keamanan pangan, dan akuntabilitas. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan tubuh tetap membutuhkan nutrisi seimbang meskipun waktu makan terbatas pada sahur dan berbuka. Asupan nutrisi seimbang yang dimaksud ialah karbohidrat sebagai energi utama, protein untuk memperbaiki jaringan, dan lemak sehat serta serat untuk menjaga metabolisme sekaligus rasa kenyang. Selain itu, vitamin dan mineral juga penting dalam menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima selama menjalankan ibadah puasa.

Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan MBG tanpa jeda bertujuan agar target pelaksanaan tahunan tidak terputus. Karena waktu konsumsi terbatas pada sahur dan berbuka, pemerintah menyesuaikan distribusi MBG dengan membagikan makanan kering yang diklaim mampu bertahan hingga 12 jam. Namun, komposisi makanan kering dinilai terlalu sederhana dan minim variasi sehingga memicu keraguan publik mengenai kecukupan kandungan gizi bagi anak sekolah. Seorang wali murid di Kulon Progo berinisial MB menyampaikan protes keras terhadap kualitas bantuan tersebut. “Makanan yang diberikan sangat tidak bisa dikatakan bergizi, roti seperti itu mana ada gizinya,” keluhnya. Masalah lain juga muncul pada aspek keamanan pangan, wali murid berinisial S menceritakan temuannya. Ia berkata, “Saat mengecek grup orang tua murid, saya kaget ada yang mendapat roti kedaluwarsa sehari bahkan dua hari sebelumnya sehingga orang tua langsung memprotes pihak sekolah,” ujarnya.

Selain masalah fisik makanan, rincian anggaran juga menjadi perbincangan publik. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengklarifikasi bahwa anggaran bahan makanan sebenarnya berkisar Rp8.000–Rp10.000 per porsi. Nanik juga merinci bahwa total anggaran Rp13.000–Rp15.000 per porsi tidak semuanya untuk makanan. Menurutnya, “Sekitar Rp3.000 dialokasikan untuk biaya operasional dan sekitar Rp2.000 untuk fasilitas serta sewa sarana SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” jelasnya. Klarifikasi ini justru memicu perdebatan karena secara kasat mata, porsi yang diterima masyarakat dianggap tidak mencerminkan nilai anggaran tersebut.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kekacauan ini adalah rancangan program yang kurang adaptif. Perubahan tersebut hanya dilakukan pada bentuk fisik makanan tanpa diikuti pemaparan kebutuhan gizi yang spesifik bagi orang berpuasa. Orientasi pemerintah yang sangat kuat pada keberlanjutan operasional demi menjaga capaian distribusi dalam laporan kinerja telah mengurangi ruang refleksi terhadap efektivitas substansi program itu sendiri. Minimnya transparansi anggaran memicu spekulasi negatif dari publik karena nominal Rp10.000 per porsi disampaikan tanpa rincian teknis yang jelas kepada publik. Hal ini tentunya akan memperlemah kemampuan masyarakat untuk menilai efisiensi program ini secara objektif.

Penggunaan makanan kering berpotensi besar membuat tujuan awal program sebagai pemenuhan gizi tidak tercapai secara maksimal karena nutrisi yang diberikan tidak optimal. Eliza Mardian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memberikan kritik bahwa kebijakan ini terkesan dipaksakan demi formalitas. Ia menyebutkan, “Skema pemberian makanan kering ini menunjukkan kebijakan yang dipaksakan. Mereka hanya berpikir yang penting dapur SPPG harus tetap berjalan, tanpa memperhatikan apakah gizi yang diterima anak benar-benar optimal.” Terdapat risiko besar bahwa MBG akan dipandang sebagai kegiatan administratif dan target politik untuk menjaga laporan kinerja agar tidak mengalami jeda. Padahal, kebijakan ini seharusnya berbasis pada kebutuhan gizi rakyat. Ketidaksesuaian antara nominal anggaran dengan kualitas bantuan di lapangan telah meningkatkan keraguan masyarakat terhadap transparansi dan efisiensi pengelolaan dana publik yang berjumlah besar. Jika kritik dari ahli maupun masyarakat tidak direspon dengan jelas, hal ini dapat memperlebar jarak antara pembuat kebijakan dan penerima bantuan.

Untuk menjawab berbagai kritik tersebut, pemerintah perlu melakukan transparansi anggaran. Rincian anggaran setiap komponen dalam satu porsi MBG harus dipublikasikan agar publik bisa membandingkannya dengan harga pasar. Setiap porsi makanan wajib disertai label informasi nilai gizi yang jelas, mencakup jumlah kalori, protein, karbohidrat, dan lemak yang disusun berdasarkan standar konsumsi selama puasa. Ahli gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Hardinsyah, menyarankan menu sahur ideal terdiri dari porsi makanan pokok, lauk protein, sayur, dan buah. Paket makanan kering wajib mencantumkan informasi waktu produksi, batas konsumsi yang aman, serta standar keamanan pangan yang jelas pada kemasan untuk mencegah risiko kesehatan. Terakhir, pemerintah perlu menyediakan mekanisme umpan balik resmi bagi penerima bantuan agar penilaian masyarakat bisa langsung tersalurkan ke BGN sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depannya.

Penulis: Rifka Rochima
Editor: Aldira Sifa Annafi
Tata Visual: Callysta Putri Hastuti