Wajah Perempuan dalam Kontestasi Politik

Kembang kempis ritme pernapasan kita saat menghadapi gemuruh pesta demokrasi saat ini. Hanya dalam hitungan beberapa minggu saja, sudah berada di puncaknya. Menurut Jean Jacques Rousseau, demokrasi sebagai proses yang harus dilalui untuk mendapatkan kesejahteraan bersama. Akankah Pemilu 2019 sebagai salah satu bentuk demokrasi yang sanggup menjadi lintasan menuju “kesejahteraan bersama”?

Pemilu kali ini diadakan secara serentak untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta jajaran legislatif untuk lima tahun kedepan.  UUD 1945 Pasal 20A mencantumkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara garis besar, ketiga fungsi tersebut merupakan “kendaraan” menuju “kesejahteraan bersama”. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kendaraan tersebut mampu menampung seluruh “penumpang” masyarakat Indonesia?

Dari 265 juta penduduk Indonesia, 131 juta diantaranya adalah perempuan. Namun pada kenyataannya, akses perempuan terhadap kebijakan masih minim. Sejak pertama kali pemilu diselenggarakan tahun 1955, perempuan hanya berkesempatan menempati 5% kursi di parlemen. Dibandingkan dengan negara lain, seperti India, Skandinavia, Amerika Serikat, dsb, laju demokrasi di Indonesia sangatlah lamban. Pada tahun 2004 barulah sistem demokrasi Indonesia memberi perhatian khusus pada kesetaraan gender.

UUD 1945 Pasal 28H mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kondisi perempuan dan laki-laki secara fundamental sangatlah berbeda, mulai dari natur biologis, hak, kewajiban, bahkan norma yang melekat. Maka dari itu perlu adanya affirmative action, sebagai perlakuan khusus, berupa diskriminasi positif bagi perempuan, agar mempunyai titik tolak yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah dalam bidang politik. Kuota 30% perempuan di parlemen hadir sebagai jawaban untuk membuka akses serta mendorong perempuan untuk terjun ke dunia politik.

Sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dalam kepengurusan tingkat pusat, parpol harus menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pada tahap seleksi parpol Februari lalu, dari 34 partai yang mendaftar, hanya 16 yang dinyatakan layak mengikuti kontestasi. Banyak diantaranya yang gugur karena minim keterwakilan perempuan.

Dari 16 partai politik yang mematuhi pedoman, banyak diantaranya yang mengaung-gaungkan kuantitas kader perempuan di dalam partai politiknya. Namun, apakah hanya kuantitas yang perlu diteriakkan dengan lantang? Lalu bagaimanakah dengan kualitasnya? Acap kali pemenuhan keterwakilan perempuan hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan amunisi untuk berperang dalam kontestasi politik. Sungguh sangat disayangkan, kaderisasi dan rekrutmen tidak menjadi variabel pertimbangan. Hal ini terbukti dari adanya forum “Menang Bersama Perempuan” yang dihadiri seratus caleg perempuan di Yogyakarta. Di dalam forum tersebut ada caleg perempuan mengaku baru aktif ketika menerima tawaran dari fraksi partai politik. Ditambah lagi saat ini caleg perempuan menurut Institute for Development and Economic Analysis Yogyakarta hanya sebagai bahan kelolosan parpol.

Tidak sampai disitu saja, bahkan Pusat Kajian Politik melakukan analisis data Pileg 2009 dan 2014 yang bersumber dari persentase caleg terpilih berdasarkan nomor urut. Hasilnya peluang terpilih terbesar adalah di nomor urut 1 sampai 3. Pileg 2009 persentase caleg terpilih nomor 1 sebesar 64.9%, 2 sebesar 19%, dan 6% dari nomor urut 3. Sedangkan Pileg 2014, 62.2% nomor urut 1, sementara nomor urut 2 sebesar 16%, dan nomor urut 3 sebesar 4%.

Sayangnya data tersebut tidak menjadi pertimbangan peletakan caleg perempuan sekarang ini, menurut catatan Perkumpulan Untuk Pemilu Demokrasi, perempuan lebih dominan nomor urut 3 dan 6. Malahan, nomor 1 banyak diduduki oleh caleg laki-laki sebesar 81% dan caleg perempuan hanya 19%. Tentu hal ini menambah minimya kemungkinan caleg perempuan yang masuk ke legislatif. Ketidakberdayaan caleg perempuan di dalam strategi permainan “catur politik” akan membuatnya terus-terusan menjadi bidak catur yang dikorbankan.

Kala mengingat Jean Jacques Rousseau, beranggapan bahwa tindakan, sikap dan perilaku dari wakil harus senantiasa bersesuaian dengan kehendak dari orang-orang yang memberikan mandat. Inilah yang seharusnya melekat di pundak jajaran legislatif sebagai wakil  rakyat. Bahkan harus membuat “kendaraan bersama” yang mampu menampung seluruh “penumpang”. Namun, apakah bisa menampung seluruh penumpang ketika dalam pembuatan “kendaraan bersama” tidak mengikutsertakan pihak yang selama ini disebut sebagai kaum minoritas?

Bisa kita lihat data dari Komnas Perempuan, selama tujuh tahun melakukan pemantauan, sejak tahun 2009 hingga 2016, menemukan ada 421 kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah daerah. Beberapa kebijakan tersebut mengharuskan perempuan mengenakan jilbab, larangan keluar malam serta pembatasan terhadap kelompok-kelompok minoritas lainnya. Disinilah peran penting perempuan di ranah legislatif. Malahan jika perempuan diikutsertakan dalam pembuatan “kendaraan bersama”, maka akan mampu menampung seluruh penumpang beserta kebutuhannya. (Tania)

 

ilustrasi : Rifki

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *