RUU Masyarakat Adat yang Masih dalam Penantian

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam suatu kelompok yang tinggal di suatu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Keberadaan masyarakat adat perlu dipertahankan mengingat populasinya di Indonesia yang melimpah. Selain itu, eksistensinya juga mesti dijamin oleh konstitusi yang pasti.

Landasan pokok di Indonesia pun telah menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat perlu dihormati dan diakui. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat (2)  berbunyi “Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang (UU)”.

Ketentuan itu menghendaki bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara gramatikal, frasa “diatur dalam undang-undang” pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bermakna bahwa pengaturan terhadap masyarakat adat tidak harus diatur di dalam undang-undang tersendiri, melainkan boleh diatur di dalam berbagai undang-undang. Namun pemahaman umum, bahkan di dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), delegasi yang dikehendari dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 itu adalah sebuah undang-undang khusus yang mengatur hal-hal mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Kondisi yang terjadi saat ini mengatakan sebaliknya, undang-undang khusus yang memperjelas akan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih belum tertuntaskan. Jika kita menilik  perancanganya, pada periode 2009-2014 adalah awal prosesnya. Politik legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pengkuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat diakomodasi dalam program legislasi nasional. Lalu pasca pemilihan presiden tahun 2014, diskursus mengenai RUU masyarakat adat ini kembali dibangun. Diskursus ini berisi tentang tuntutan terhadap komitmen untuk mendukung hak-hak masyarakat adat yang juga tertuang dalam Nawa Cita pada pemerintahan Joko Widodo. Tetapi hingga tahun ini, RUU masyarakat adat baru masuk tahap pembahasan dengan pemerintah setelah melalui proses yang panjang di DPR.

Hiruk-pikuk pengesahan RUU yang masih berlanjut ini, dipengaruhi oleh beberapa hal yang terjadi di pemerintahan. Salah satunya adalah proses untuk mengesahkan undang-undang yang cukup memakan waktu. Pemikiran mengenai RUU ini sudah berlangsung selama sepuluh tahun, tetapi keputusan rapat kerja Badan Lesgislasi DPR dan pemerintah menetapkan masih perlu tiga kali masa persidangan dengan dalih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Hal itulah yang membuat pertanyaan di benak publik akan keseriusan pemerintah dalam pembuatan undang-undang masyarakat adat.

Jikalau undang-undang terkait masyarakat adat tidak ada, maka akan mengakibatkan tidak ada pula kepastian hukum. Masyarakat tidak bisa membela hak yang seharusnya ia dapatkan jika dihadapkan pada suatu fenomena. Tidak adanya dasar hukum yang kuat, maka tidak ada yang menguatkan pembelaan mereka. Seperti konflik yang terjadi di wilayah Banten. Permasalahan yang terjadi adalah adanya sengketa tanah milik masyarakat adat daerah Banten yang dibangun Taman Nasional Gunung Halimun oleh pemerintah. Namun pada akhirnya, masyarakat adat ini tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menerima keadaan yang ada.

Permasalahan memilukan yang terjadi itu akan terus terjadi jika RUU terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat tidak segera disahkan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Sampai kapankah kita harus menunggu proses yang tak kunjung membuahkan hasil? Semoga di perayaan Hari Masyarakat Adat Nasional kali ini, tidak hanya menjadi formalitas semata. Dan masyarakat yang menunggu kepastian hukum untuk mempertahankan hak-haknya, segera bisa menikmati hasilnya. (Riega Gita P.D)

Ilustrasi: Ahmad Rifki I.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *