Mahasiswa Brawijaya Gugat Rektorat

Sekitar 500 orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Brawijaya menggelar aksi bertajuk Brawijaya Menggugat pagi ini, Selasa (2/5), bertepatan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2017. Penolakan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) adalah tuntutan nomor wahid. Selain itu, masih ada sembilan tuntutan lainnya: menolak kenaikan  Uang Kuliah Tunggal (UKT); UKT hanya untuk delapan semester; optimalisasi kebijakan parkir dan transportasi UB; memperjelas status Universitas Brawijaya (UB) Kediri; selesaikan permasalahan Vokasi; penuhi janji jaket, kaos, dan almamater; menuntut transparansi dana UB; selesaikan permasalahan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); dan pembenahan fasilitas UB. Menurut Lambang Aji Pribadi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2013, tujuan dari aksi hari ini adalah menuntut rektorat untuk menandatangani semua tuntutan. “Ketika rektorat mengingkari MOU (Memorandum of Understanding) yang sudah kita buat, kita siap untuk turun lagi untuk mengingatkan rektor bahwa mereka pernah berjanji,” jelasnya.

Aksi dimulai dengan long march pada pukul 07.00 WIB. Pada pukul 09.19 WIB, massa bergerak maju, kemudian memenuhi bagian depan Gedung Rektorat. Selang 20 menit setelah mahasiswa meneriakkan yel-yel dan lagu perjuangan, Prof. Dr. Ir. Arief Prajitno, M.S. selaku Wakil Rektor III menemui massa aksi dan meminta perwakilan mahasiswa untuk menemui Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S. selaku Rektor UB. Teriakan-teriakan tak setuju sahut-menyahut, namun pada akhirnya perwakilan dari seluruh fakultas memasuki gedung untuk berdialog dengan rektor.

Sejumlah mahasiswa melakukan orasi sembari menanti kehadiran Rektor UB. Bahkan, perwakilan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang turut membakar semangat massa aksi dengan orasinya. Pada pukul 10.54 WIB, Bisri menemui massa aksi untuk menyampaikan bahwa dirinya telah menandatangani tuntutan mahasiswa. Namun, ada perubahan mengenai tuntutan utama. “Yang PTN-BH tadi ada perbaikan sedikit, bahwa teman-teman perwakilan tadi ingin melakukan hearing dengan tim PTN-BH UB dan sekaligus akan didelegasi ke Jakarta untuk menemui Pak Menteri atau Pak Dirjen,” ujar Bisri. Sang Rektor mengaku bahwa permasalahan Vokasi secara internal telah terselesaikan dan menegaskan bahwa izin UB Kediri sudah legal. Selain itu, ia menjanjikan bahwa jaket dan kaos akan rampung pada akhir Juli serta tidak ada kenaikan UKT. Sedangkan terkait UKT delapan semester, Bisri menginstruksikan Wakil Rektor II dan Wakil Dekan II untuk rapat.

Meskipun demikian, tidak seluruh massa aksi merasa puas dengan hasil aksi kali ini. “Rektor ini terkesan kayak memberikan informasi saja. Nggak menyelesaikan gitu, lho. Tidak memberikan sebuah jaminan,” keluh Rahmana Al-Qadri, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2016. Mengenai hearing sebagai jawaban atas tuntutan penolakan PTN-BH, Rahmana mengaku setuju asalkan mahasiswa yang mewakili harus berkapabilitas dan kritis. Ia beranggapan bahwa banyak elemen mahasiswa di UB dan tidak bisa berpangku hanya pada Eksekutif Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Rahmana pun merasa hasil dari aksi kali ini belum cukup. “Aksi ini adalah aksi pembuka untuk selanjutnya,” ungkapnya.

 

Karya:
Fitri Ika

 

There are 3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *