Peluh Nelayan dalam Penantian Kesejahteraan

Doc. Istimewa

Saya perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita.” Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo di rapat terbatas kabinet yang membahas kebijakan pembangunan kelautan.

Alih-alih memikirkan benar-tidak pernyataan Joko Widodo, realitanya masih banyak nelayan yang belum mendapatkan kesejahteraan. Hal itu dibuktikan dari masih banyak penduduk miskin di Indonesia yang bermatapencaharian nelayan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kurang lebih 20-40% nelayan memiliki pendapatan yang tergolong rendah. Fakta itulah yang semestinya menjadi sorotan dan perhatian publik.

Hakikatnya perlindungan akan kesejahteraan nelayan telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Hal ini tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Inti dari undang-undang tersebut adalah penyediaan prasarana, peningkatan kemampuan dan kapasitas, serta pemberian jaminan keamanan bagi para nelayan.

Apabila kita menelusuri lebih dalam mengenai kemiskinan nelayan, permasalahan tersebut berakar dari tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran tersebut ditujukan agar produktivitas nelayan Indonesia memiliki kuantitas dan kualitas yang baik. Umumnya, masih banyak nelayan yang asing akan perkembangan teknologi saat ini. Ketertinggalan nelayan dalam pembelajaran tersebut akan berpengaruh terhadap penangkapan dan pengawetan ikan belum maksimal.

Selain itu, kebijakan pemerintah meningkatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadikan nelayan mengalami kepelikan dalam beroperasional. Pada dasarnya, solar merupakan bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan kapal nelayan. Tetapi, kenaikan BBM menjadikan mereka kebingungan untuk memenuhi kebutuhan solar tersebut. Jika mereka ingin menggunakan solar nonsubsidi, harga sudah mengalami kenaikan sebesar Rp 9.800 per liter. Begitupun untuk solar bersubsidi, ketersediaan solar ini tergolong sulit ditemukan di lingkungan masyarakat.

Kedua fenomena di atas pada akhirnya berdampak pada nelayan yang semakin kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Bila hal itu terjadi, kuantitas dan kualitas produktivitas akan menurun. Pada akhirnya, penurunan itu menimbulkan kemiskinan pada nelayan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja pemerintah saat ini telah meningkatkan neraca dagang perikanan Indonesia. Tercatat pada BPS pada periode 2016-2017, nilai ekspor produk naik hingga 8,12%. Namun, pencapaian tersebut belum bisa mengindikasikan bahwa nelayan di seluruh Indonesia sudah sejahtera dari berbagai permasalahan yang ada. Saat ini, nelayan masih butuh perhatian dari masyarakat maupun pembuat kebijakan agar produktivitas tetap terjaga. Komitmen pemerintah juga tidak boleh terabaikan sehingga tidak hanya sebatas angan-angan. Selamat Hari Nelayan, hendaknya hari ini bisa menjadi refleksi bahwasanya masih banyak bagian dari kita yang mengalami kesulitan. (Nina Asri K)

Editor: Anindya Aldora

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *