Kebebasan Pers yang Ternodai

 

Akhir-akhir ini kebebasan pers di Indonesia bisa dikatakan masih mengkhawatirkan, belum bebas secara sepenuhnya dalam mengungkapkan informasi pada publik. Menurut data World Press Freedom Index yang dirilis oleh Reporters Without Borders (RFS), Indonesia berada pada rangking 130 dari 180 negara. Posisi ini sudah berkembang dari tahun lalu yang berada pada rangking 138 dan masih tetap berada di bawah negara Kamboja, Timor Timur, dan bahkan Zimbabwe. Organisasi Freedom House menyatakan bahwa sejak tahun 2007 hingga 2015 pers Indonesia masih bebas sebagian, hanya terjadi sedikit perubahan yang menyebabkan belum bisa menjadi negara yang bebas sepenuhnya seperti negara-negara di Skandinavia. Parameter yang mereka gunakan pertama adalah kebebasan berpendapat dan pers terampas karena kehadiran undang-undang (UU) yang berpotensi membatasi, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Intelijen yang bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, yaitu media dan jurnalis rentan terhadap kekerasan dan kriminalisasi.

 

Melihat dua faktor di atas, peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis membuat Indonesia semakin jatuh ke dalam isu kebebasan pers. Menurut Committee to Protect Journalist mencatat bahwa sejak tahun 1992 ada sepuluh jurnalis Indonesia yang kehilangan nyawa akibat dari pekerjaan mereka. Menurut data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis pada 2016 ini jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pada periode Mei 2014-2015, tercatat ada 37 kasus kekerasan dan pada periode yang sama di tahun ini mencatat ada 39 kasus yang terjadi. Perlu diperhatikan bahwa 11 kasus dari 39 pelaku kekerasan adalah polisi, meskipun yang terbanyak adalah warga yang menjadi pelakunya sebanyak 17 kasus. Dari kasus yang terjadi di tahun 2016 terdapat 15 kasus kekerasan fisik, 10 pelarangan liputan, 8 ancaman teror, 4 perusakan alat, 1 perusakan kantor, dan 1 pemidanaan.

 

Data di atas menunjukan bahwa aparat kepolisian masih ada yang belum bisa mengawal kebebasan pers di Indonesia. Kasus yang masih hangat adalah penangkapan wartawan Suara Papua, Ardi Bayage pada aksi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Senin, 2 Mei 2016 tepat satu hari sebelum Hari Kebebasan Pers. Menurut press realease yang dikeluarkan oleh Ardi pada saat diamankan oleh petugas, hand phone miliknya dilempar ke aspal dan dirinya dipukul sebanyak tiga kali. Dalam hal tersebut aparat keamanan diharuskan memiliki pemahaman yang baik untuk lebih memahami kerja jurnalis di lapangan. Memang tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, jurnalis pun harus mematuhi tata cara meliput di lapangan, terlihat dari kasus yang terjadi pada Ardi pada saat di lapangan ia tidak mengalungkan kartu persnya dan juga polisi tidak percaya saat ia menunjukan tanda pengenalnya.

 

Sebagai masyarakat kita harus bisa mengawal para jurnalis dan penegak hukum agar tidak terjadi lagi kasus-kasus penganiayaan terhadap jurnalis yang terjamin dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 dalam pasal 4 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan dijamin mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Dalam pasal 8 pun disebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum  karena hal tersebut masyarakat memiliki hak dalam memperoleh segala informasi yang benar. Semoga UU tentang Pers dapat ditegakkan sepenuhnya dan seluruh elemen masyarakat memahami sistem kerja dari pers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *