Sambangi UNISMA, Jokowi Deklarasikan Mekanisme Tangkal Hoaks

MALANG – Lalu lintas Kota Malang padat merambat di beberapa ruas jalan pada Kamis, 29 Maret kemarin. Ratusan personil TNI dan Polri diterjunkan di berbagai titik untuk mengawal kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Universitas Islam Malang (UNISMA). Jokowi dijadwalkan untuk meresmikan gedung auditorium dan gedung kantor pusat terbaru UNISMA yakni Gedung Bundar Al-Asy’ari dan Gedung Umar Bin Khatab. Dalam kunjungan kali ini Jokowi juga berkesempatan menjadi pembicara dalam studium generale dengan tema “Islam Nusantara dan Keutuhan NKRI untuk mewujudkan Indonesia Damai”.

 

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung tentang polemik kebhinnekaan di Indonesia yang semakin memanas dewasa ini. ”Kebhinnekaan merupakan suatu kekuatan dahsyat, tapi jika disalahgunakan maka akan berpotensi menjadi ancaman,” ujarnya. Ancaman yang dimaksud salah satunya timbul dari maraknya fenomena hoaks. Memasuki era  informasi teknologi, kemudahan penyebaran ujaran kebencian dan kebohongan dapat menjadi faktor utama timbulnya perpecahan di negara Indonesia yang terdiri lebih dari 1.340 suku ini.

 

Tak tanggung-tanggung, kasus hoaks terbaru yang ramai dibicarakan juga menimpa Jokowi sendiri. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sempat santer diberitakan sebagai salah satu anggota PKI. Sambil tertawa, Jokowi menyatakan bahwa berita bohong seperti ini tidak logis. Dalam klarifikasinya ia menyebutkan bahwa pada tahun 1965 ketika PKI dihapuskan, ia masih berumur balita. “Logikanya nggak masuk. Kalau logika tadi ada yang percaya, benar-benar kebangetan. Tahun ’55 ada foto D.N. Aidit pidato katanya ada saya, masyaAllah. Lahir saja belum sudah dampingi,” decaknya sambil tertawa miris.

 

Menurut Jokowi, kemungkinan terjadinya kisruh perpecahan di masyarakat  akibat isu-isu hoaks seperti yang baru saja menimpanya seharusnya dapat diantisipasi sejak dini melalui infiltrasi pemahaman kebhinnekaan dalam sistem pendidikan.  “Bangsa kita sekarang mudah dipecah belah karena pemahaman mengenai kesatuan masih belum utuh, maka dari itu peran perguruan tinggi ini penting untuk memberikan pengertian ke mahasiswa,” tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kopertis Wilayah VII, Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA yang turut menjadi tamu undangan pun angkat bicara. “Saya juga sepakat dengan pak presiden. Saya yakin metode ini akan berhasil. Namun, sekarang hal utama yang harus diperhatikan adalah penerapannya”, ujar Suprapto. Kepada LPM Indikator ia menegaskan bahwa implementasi pemahaman kebhinnekaan jangan sampai hanya berhenti pada slogan atau sebatas materi di bangku kuliah, tapi juga harus dengan nyata diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. (Mida/Eli)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *