Diskriminasi Terjadi Lagi, Masihkah Hak Asasi Dilindungi?

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) merupakan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diakui seluruh dunia. Isi dari UDHR menjelaskan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat maka setiap orang berhak untuk memperoleh hak serta kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.

Seiring berjalannya waktu, nyatanya terdapat banyak sekali kasus diskriminasi terkhusus pada Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk memelihara perdamaian internasional dan menjamin terealisasinya HAM, PBB mengusung resolusi untuk mengakui hak-hak LGBT. Atas dasar substansi dari UDHR, PBB mendesak semua negara dalam naungannya untuk memberlakukan hukum yang turut melindungi LGBT.

Selaras dengan UDHR dan PBB, Indonesia pun menjamin penuh HAM warga negaranya pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Khusus pada pasal 28 I ayat 2, terdapat penjaminan atas perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi. Ahli sosiologi Theodorson menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan perlakuan tak seimbang baik terhadap perorangan atau kelompok yang dikategorikan. Diskriminasi biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan dari kelompok mayoritas dalam hubungannya dengan kelompok minoritas.

Hakikatnya, seluruh warga negara Indonesia dilindungi oleh UUD 1945. Namun, layaknya peribahasa “Padi ditanam tumbuh ilalang,” realitas tidak sesuai dengan yang diupayakan, pengingkaran atas perlindungan tersebut masih dengan kejam menghantui Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan terdapatnya Rancangan Peraturan Daerah Anti LGBT yang didahului Surat Instruksi Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga terhadap Perilaku Menyimpang Seksual. Keputusan Wali Kota Depok didukung oleh pernyataannya yang mengatakan bahwa dalam kehidupan sosial dan moralitas, semua ajaran agama pastilah mengecam perilaku LGBT.

Sebagai dasar hukum tertinggi menurut teori Hans Nawiasky, tak diragukan lagi bahwa UUD 1945 telah tercederai dengan diberlakukannya kebijakan yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap masyarakat minoritas (LGBT). Kondisi tersebut jelas menyebabkan terenggutnya HAM yang terdapat dalam diri mereka.

Melalui pengamatan dan kontemplasi singkat, penulis berpendapat bahwa peristiwa di atas dapat disebabkan oleh standarisasi moral yang dibentuk bedasarkan semangat mayoritanisme. Kesadaran komunal yang melatari bahwa kelompok berjumlah banyak harus selalu lebih dominan dan istimewa ketimbang kelompok dengan jumlah lebih sedikit, itulah definisi mayoritanisme. Dengan begitu, bentuk tatanan sosial di masyarakat hanya akan berporos pada kepercayaan yang dianut oleh kelompok berjumlah banyak tersebut.

Dalam konteks gender dan orientasi seksual, dapat dilihat bahwa pemangku kekuasaan mengekslusifkan pandangan mayoritas dalam pembuatan kebijakannya. Sementara, kondisi ideal yang dibentuk oleh mayoritas masyarakat adalah gender hanya sebatas laki-laki dan perempuan. Tidak berhenti sampai di situ, anggapan bahwa manusia hanya dapat berpasangan dengan lawan jenisnya pun sudah sangat kental dalam budaya masyarakat. Tentunya, hal tersebut berdampak pada berkembangnya anggapan tabu terhadap pluralitas gender dan orientasi seksual.

Penulis merasa, pemerintah selaku pengemban amanat konstitusi di Indonesia sudah sepatutnya memahami bahwa hierarki hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945. Dengan begitu, dalam membuat kebijakan tidak akan terjadi tumpang tindih.

Selain itu, perlu ada penambahan perspektif akan keberagaman gender serta orientasi seksual dalam landasan penyusunan kebijakan. Pengetahuan mengenai ragam gender serta orientasi seksual yang tidak hitam putih dapat memperluas wawasan para pembuat kebijakan agar tidak serta merta mengecualikan individu menggunakan parameter yang sempit. Pengetahuan ini pun dapat dijadikan jalan untuk mempersempit ruang ketimpangan yang sudah tercipta. Upaya ini tentu merupakan hal yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintahan sebagai langkah awal menciptakan pemerintahan inklusif demi mengatasi diskriminasi atas gender maupun orientasi seksual.

Oleh: Ryo Mahesa Orella
Ilustrasi: Ryo Mahesa Orella
Editor: Chairunissa Firsta A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *