Lambannya Penanganan Berbuah Ancaman

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular sistem pernapasan manusia yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, sejak Desember 2019 dan mulai teridentifikasi menyebar ke negara lain pada tanggal 13 Januari 2020. World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia mulai menetapkan kasus ini sebagai darurat kesehatan global pada 30 Januari 2020. COVID-19 dinyatakan sebagai darurat kesehatan global karena wabah tersebut menimbulkan risiko bagi lebih dari satu negara dan membutuhkan respons internasional yang terkoordinasi. Sejak itu, WHO menyatakan untuk rekomendasi status darurat nasional kepada negara yang terjangkit corona, salah satunya Indonesia.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Jokowi pada 10 Maret 2020. Dalam surat tersebut, WHO menganjurkan Indonesia untuk mengintensifkan penemuan kasus, pelacakan kontak, pemantauan, karantina kontak, dan isolasi kasus. Anjuran lainnya ialah membangun kapasitas laboratorium yang memadai dan terdesentralisasi agar memungkinkan tim untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok penularan sehingga tindakan dapat segera diambil. Sejalan dengan rekomendasi WHO, Satuan Tugas (Satgas) Kewaspadaan dan Kesiagaan COVID-19 yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga memberikan arahan kepada pemerintah. Saran tersebut ialah memperluas cakupan pengecekan terhadap penyebaran corona dan penambahan jumlah laboratorium untuk pemeriksaan deteksi COVID-19.

Namun, pemerintah kurang cepat dalam menanggapi rekomendasi yang dianjurkan WHO dan IDI. Hal tersebut dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yang baru memulai memperketat pengawasan di bandara setelah diumumkannya dua kasus pertama di Indonesia. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati membenarkan fenomena tersebut. Berdasarkan situs Angkasa Pura, pengumuman pembaharuan prosedur peningkatan pengawasan pada 27 Maret 2020. Alur informasi terkait hasil positif virus corona terhadap spesimen juga membuktikan bahwa pemerintah belum optimal dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari WHO dan IDI. Zubairi Djoerban selaku Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan COVID-19 IDI mengaku menerima keluhan dari sejumlah rumah sakit. Keluhan itu berupa lambannya penyampaian informasi hasil pengujian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan.

Kurang optimalnya kebijakan pemerintah disebabkan oleh lemahnya pengawasan di bandara dan minimnya kapasitas laboratorium rujukan nasional untuk pengujian spesimen. Lemahnya pengawasan di bandara disebabkan oleh kurang memadainya teknologi dan juga sumber daya manusia. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan pengawasan di pintu masuk dan keluar Indonesia masih sekadarnya. Trubus menilai pengukur suhu tidak selalu efektif dalam mencegah masuknya virus corona di Indonesia. Menurut peneliti Lembaga Eijkman, deteksi virus corona membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga hari. Padahal, negara terjangkit lain seperti Singapura dan Korea Selatan hanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk mendeteksi corona.

Kemudian, lemahnya pengawasan di bandara akan berdampak pada tidak terdeteksinya penumpang yang berpotensi terjangkit atau sudah terjangkit corona. Hal ini terbukti dari kasus pertama di Indonesia terjadi setelah pasien 01 melakukan kontak dengan warga negara Jepang di Jakarta  yang kemudian dinyatakan positif COVID-19. Kemudian, pasien 01 menularkannya kepada pasien 02 selaku ibunya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/182/2020, informasi hasil positif COVID-19 hanya bisa dilakukan oleh Balitbangkes sebagai laboratorium rujukan nasional. Sebelum hasil tersebut sampai di rumah sakit, informasi itu harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yakni Achmad Yurianto. Akibat dari panjangnya alur informasi hasil positif COVID-19 pada spesimen terkait, rumah sakit akan kewalahan karena harus menelusuri kembali kontak dengan pasien positif tersebut.

Saat ini, pemerintah mulai mengupayakan pelaksanakan rapid test untuk penanganan virus corona dengan memeriksa antibodi yang berada di dalam darah. Hasil pada rapid test akan keluar pada waktu 15 menit dan akan menunjukkan lambang positif atau negatif terhadap imunoglobin seseorang. Namun, hasil pada rapid test tidak menunjukkan adanya penginfeksian virus corona pada tubuh seseorang. Orang dengan hasil positif pada rapid test akan tetap melakukan pemeriksaan swab test yang memakan waktu dua sampai tiga hari.
Banyak cara yang dapat dilakukan  dalam menekan angka persebaran virus corona, salah satunya dengan meningkatkan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, institusi riset dan juga kepolisian. Hal ini bisa dilakukan dengan pelacakan kontak secara intensif seperti yang dilakukan oleh Singapura. Informasi detail seperti tempat tinggal dan kantor pasien dirilis dengan cepat secara online. Singapura juga memanfaatkan CCTV dan catatan imigrasi serta 140 pelacak kontak yang menjabarkan riwayat kasus setiap pasien.

Pemeriksaan di bandara juga tidak bisa hanya mengandalkan thermal scanner, tapi juga harus dilakukan secara berlapis. Peningkatan literasi terhadap virus corona, gejala, dan ciri-ciri pasien juga harus didapatkan oleh petugas bandara agar bisa mengawasi gerak-gerik penumpang. Selain itu, memperbanyak laboratorium rujukan nasional dan terdesentralisasi untuk mempercepat informasi terkait hasil positif spesimen juga bisa diterapkan. Semua dilakukan agar pihak yang berwenang dapat dengan segera mengambil langkah pencegahan guna menekan persebaran virus.

Oleh: Gina Zahira
Ilustrasi: Ahmad Rifki Inderawan
Editor: Farel Abhinaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *