Energi Demonstran Malang Pecah, Water Cannon tak jadi Masalah

Selasa (24/9/2019), jalan di depan gedung DPRD Malang dipenuhi oleh para pendemo. Demonstrasi kali ini merupakan lanjutan dari demo pada hari Senin kemarin yang belum tuntas. Keadaan yang sama pada hari sebelumnya, demonstrasi ini tetap mengundang banyak massa. Benthar Firmandreas, Wakil Menteri Polhukam BEM UMM memaparkan penyebab banyaknya massa, “Karena kita merasa hati kita dicederai oleh pemerintah dan parlemen.” Hal itu terjadi ketika para parlemen menganggap mereka adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, namun ketika produk hukum dikeluarkan, sama sekali tidak mengakomodir kepentingan rakyat, tambah Benthar. Peristiwa besar ini, dihadiri oleh Aliansi Rakyat Demokrasi (ARD) dan Front Rakyat Melawan Oligarki (FRMO).

Mas Maulana Loh Maulana Al Ghozali, salah satu koordinator aksi dari FRMO menjelaskan bahwa persiapan sudah dirancangkan sejak minggu lalu. “Kita menolak UU KPK di hari kamisan malang. Hari Jumat kita konsolidasi, Sabtu juga konsolidasi. Minggu kita aksi di CFD Malang, kemarin kita juga melakukan aksi dengan tuntutan yang sama,” ujar Al Ghozal. Sebelum melakukan aksi ke lapangan, mereka selalu melakukan konsolidasi terlebih dahulu agar demo tersebut berjalan sesuai substansi.

Tuntutan mereka untuk DPR RI yaitu agar segera mencabut draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan, RUU Pemasyarakatan, dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat. Tuntutan kepada presiden agar segera mengeluarkan Perppu Pencabutan UU KPK, UU Sumber Daya Air, dan segera menghentikan ijin korporasi pembakaran hutan. Selain itu, ada tuntutan untuk kepolisian RI dan juga pemerintah yang lain. Begitupun dengan ARD, ada beberapa hal di isu sektoral yang sejalan dengan tuntutan FRMO yaitu terkait ketenagakerjaan, RUU KUHP, dan membatalkan UU KPK. Namun, tuntutan yang paling pokok pada ARD adalah masalah pertanian atau agraria di Indonesia.

Pergerakan demonstrasi berkisar pukul delapan pagi dengan berkumpul sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan kelompoknya masing-masing. “Kita titik start-nya di alun-alun, tapi mereka (FRMO) langsung lapangan (gedung DPRD),” tutur Sukmin, Koordinator Lapangan (Korlap) ARD.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Al Ghozali, mahasiswa terus berusaha untuk masuk ke gedung DPRD, negosiasi pun dilakukan dengan Ketua DPRD. Negosiasi pertama gagal, hingga pada negosiasi kedua, negosiator sempat dipersilahkan polisi di pintu gerbang dengan syarat ada penanggung jawab apabila terjadi kerusakan. Perwakilan mahasiswa pun setuju dan membangun komitmen dengan massa aksi bahwa tidak akan ada perusakan, pelemparan, dan lain-lain. Jika ada, massa aksi akan menyerahkan oknum perusakan kepada kepolisian. Maka masuklah sepuluh perwakilan mahasiswa ke gedung DPRD. Para mahasiswa itu bersama pihak kepolisian berusaha me-lobby Ketua DPRD, namun argumen mereka tidak diterima.

Mereka pun tetap berusaha meyakinkan dengan menjelaskan bahwa tuntutan mereka ini sebagai upaya meyakinkan kawan-kawan di Jakarta agar dapat memasuki gedung DPR RI dan membatalkan seluruh rencana pengesahan RUU yang tidak pro rakyat. Akan tetapi, nihil, Ketua DPRD tetap menolaknya. Setelah itu, negosiasi pun buntu, mahasiswa memaksa masuk gedung dan terjadi represi terhadap masa aksi. Sekitar pukul satu siang terjadilah perlawanan dari polisi dengan menembakkan water cannon untuk memukul mundur demonstran. “Waktu chaos tadi kan mbaknya tahu waktu terjadi penyemprotan masa sudah berhamburan,” ungkap Hardika Bagus Saputra, Korlap FRMO. Front ini mundur juga dikarenakan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah keselamatan demonstran dan kalah massa dengan aparat yang berada di dalam gedung. Kejadian ini menyebabkan sepuluh orang terluka, sembilan diantaranya mahasiswa UMM dan satu mahasiswi UIN Malang, papar Benthar.

Tidak lama kemudian, sekitar pukul tiga siang Ketua DPRD didampingi kepolisian keluar dan mengungkapkan standing poinnya. “Kami sudah menerima semua tuntutan dan akan meneruskan ke DPR RI yang ada di pusat,” ujar Ketua DPRD Malang. Hardika pun menuturkan “Paling enggak mereka udah dengar, sudah dikirim ke pusat. Paling tidak, ada secercah harapan,” ucapnya. Akhirnya demo mulai mereda setelah adanya kejadian tersebut.

Banyaknya massa yang hadir dalam demo, tentu terdapat keinginan atau harapan yang ingin dicapai para demonstran melalui aksi ini. Benthar dari Wamen Polhukam BEM UMM juga turut berharap agar demo ini membuahkan hasil. “Semoga kita lebih didengar oleh pemerintah dan juga anggota parlemen di sana, sehingga produk-produk hukum yang dikeluarkan bisa mengakomodir semua keperluan masyarakat,” tutupnya.

Oleh: Adinda Nabila Putri Asfahaliza
Ilustrasi: Audi Ash Siddique