Menakar Ulang Cita-cita Ekonomi Biru

Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan agenda konferensi laut dunia di Bali pada Oktober 2018 melontarkan optimisme mendalam untuk Indonesia agar menjadi poros maritim dunia. Optimisme hadir akibat beberapa pencapaian: peningkatan konektivitas melalui tol laut, pembangunan 477 pelabuhan, dan pembuatan 20 juta hektar konservasi perairan.

Keinginan itu tentu tidak berlebihan. Indonesia menyimpan daya guna kelautan yang fantastis sebagai negara maritim beriklim tropis serta strategis karena dilewati jalur perdagangan laut dunia. Beruntunglah Jokowi memimpin negara yang bernasib baik dari sudut pandang geografis dan kelautan sehingga cita-citanya bisa masuk akal.

Fokus merengkuh visi Indonesia menjadi poros maritim dunia merupakan ikhtiar pembangunan jangka panjang. Ide ini mengakomodasi semua kepentingan kelompok baik dari sudut pandang makro (negara) maupun mikro (individu). Laut Indonesia tidak hanya dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan internasional, namun juga lahan utama bagi nelayan untuk mencari nafkah. Maka, upaya pembangunan laut yang dicanangkan pemerintah haruslah inklusif: memperhatikan semua kepentingan masyarakat hingga kelompok terkecil dan memiliki perspektif berkelanjutan. Isu perubahan iklim pun turut menjadi topik yang mendesak negara-negara di dunia untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi berbasis ramah lingkungan. Haluan kebijakan ekonomi yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan merupakan konsep utama The Blue Economy (Ekonomi Biru).

Ekonomi Biru digagas oleh seorang pebisnis bernama Gunter Pauli. Istilah tersebut identik dengan bumi, planet yang dihiasi oleh langit dan samudera berwarna biru. Pauli menilai bahwa suatu entitas bisnis dapat dikatakan baik melalui kontribusi yang diberikannya kepada alam dan lingkungan sosial. Ide ini bertujuan mulia, yakni menghentikan eksploitasi sosial dan lingkungan yang mengancam keseimbangan alam agar bisa diwariskan kepada generasi mendatang.

Indonesia sendiri terikat dalam agenda prioritas Ekonomi Biru yang dibentuk oleh IORA (Indian Ocean Rim Association), organisasi regional wilayah Samudera Hindia. Ekonomi Biru yang disepakati bersama IORA berfokus pada pemanfaatan, penelitian, dan pelestarian laut. Meski telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian laut bersama IORA, nyatanya implementasi Ekonomi Biru di Indonesia tak bisa disebut baik.

M. Reza Cordova, peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengungkapkan bahwa sebesar 32% dari 76 juta sampah plastik di Indonesia berakhir di laut. Tak berhenti di situ, sebaran plastik sudah mengganggu ekosistem laut. I Gede Hendrawan, pengajar Universitas Udayana meneliti bahwa 80 persen dari 50 sampel ikan di Bali sudah terkontaminasi sampah plastik.

Fakta tersebut menggambarkan betapa minim upaya untuk menjaga kualitas laut dan komponen di dalamnya. Oknum yang membuang sampah di laut masih bisa berkeliaran bebas tanpa jerat sanksi. Padahal, UU No 32 Tahun 2009 pasal 60 dan 140 melarang dan memberikan sanksi pidana maksimal 3 tahun kurungan dan denda maksimal 3 milyar untuk mereka. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur dan optimalisasi sistem pembuangan sampah yang belum maksimal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian. Ditambah lagi, secara umum masyarakat enggan urun tangan.

Masalah kelautan Indonesia tak hanya seputar sampah. Ikan-ikan kecil di laut juga berada dalam ancaman nelayan yang masih menggunakan cantrang, alat penangkap ikan ilegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan no 2 tahun 2015.  Pelarangan cantrang seharusnya dilakukan bersamaan dengan insentif, namun tak pernah sampai ke tangan beberapa nelayan. Cantrang menjadi pilihan nelayan untuk menyambung hidup meski harus melanggar aturan.

Mengurai seluruh poin permasalahan seputar kelautan Indonesia tak cukup hanya lewat satu opini di kolom pers mahasiswa. Namun, dari permasalahan sampah yang menggunung dan penggunaan cantrang yang masih dipertahankan, dapat dikatakan bahwa belum semua pihak memiliki komitmen kuat untuk menjaga alam. Esok, teman kita yang sedang berlibur di pantai pada libur lebaran ini akan cuek membuang botol plastik di bibir pantai. Nelayan akan tetap menjaring ikan kecil menggunakan alat tangkap ikan ilegal. Kemudian, saat ditegur mereka akan berkata, “Tempat sampah di pantai jauh!” atau “Tidak ada bantuan pemerintah untuk mengganti alat tangkap ikan!”.

Melimpahkan kesalahan kepada orang lain tentu memuaskan sebagian orang, apalagi kesalahan memang berada di pihak mereka. Namun, apakah itu menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Rumpun ilmu sosiologi punya teori menarik yang mampu mengatasi hal ini, yaitu collective efficacy. Teori ini memiliki dua landasan untuk mencapai tujuan bersama, yakni kepaduan sosial antar masyarakat serta kemauan untuk ikut campur tangan atas nama kelompok demi kebaikan bersama.

Segala upaya pelestarian lingkungan membutuhkan collective efficacy baik dari pemerintah, masyarakat, sektor privat, maupun organisasi nonprofit untuk mewujudkan tujuan bersama: Ekonomi Biru. Kondisi laut Indonesia yang terancam oleh sampah dan cantrang membuktikan bahwa collective efficacy untuk menjaga laut masih minim.

Beban pelestarian lingkungan akan terlalu berat bila tak semua pihak ikut bekerja sama. Gerakan membersihkan sampah di laut Kupang pada Hari Peduli Sampah Nasional akan memperbaiki ekosistem di sana. Itu sudah langkah yang baik. Namun, jika ikan di Bali masih harus berenang zig-zag melewati sampah, tak ada pihak yang boleh merasa puas.

Sekali lagi, visi untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia serta komitmen pelaksanaan agenda Ekonomi Biru merupakan ikhtiar jangka panjang. Semua elemen masyarakat harus tertuju pada cita-cita bersama demi mewujudkan keseimbangan alam. Upaya kolektif merupakan prasyarat mutlak agar cita-cita pemanfaatan sumber daya laut dengan perspektif berkelanjutan tak menjadi angan semata.

Oleh: Alfia Nadia Putri
Ilustrasi: Ahmad Rifki Inderawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *