Selamat Memperingati Hari Peringatan Reformasi

Kilas balik Hari Peringatan Reformasi salah satunya ditandai dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No. 16 Tahun 1998, tepat 21 tahun yang lalu. Isi dari instruksi itu ialah, pemberian kewenangan kepada Pangilma ABRI Wiranto untuk mengambil tindakan apapun sepanjang terkait dengan ketertiban dan keamanan. Inpres itu menunjuk Wiranto menjadi Pangilma Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Kewaspadaan Nasional. Dalam kacamata masyarakat Indonesia, Inpres itu ibarat Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto. Hal ini membuat publik cemas.

Pun jauh sebelum kehadiran surat sakti tersebut, rezim Soeharto telah mengumpulkan beberapa permasalahan. Kumpulan permasalahan yang ada membuahkan benih bunga bangkai. Demonstrasi besar-besaran pada akhirnya pun meletus. Atas dasar pergerakan demonstrasi itu, Rezim pun berubah, menjadi orde reformasi. Namun, perubahan sistem pemerintahan dalam negara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat tuntutan yang menyertainya, antara lain: amandemen UUD 1945, penegakan supermasi hukum, otonomi daerah seluas luasnya, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi, dan penghapusan dwifungsi ABRI.

Dalam rangka memperingati Hari Reformasi, mari kita telisik salah satu isu yang berhubungan dengan tuntutan reformasi, yakni tentang revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di awal tahun, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memantik percakapan publik dengan ide revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dilansir oleh tempo.co, seusai rapat pimpinan di Mabes TNI pada 31 Januari 2019, Pucuk Pimpinan TNI tersebut mengatakan bahwa ada dua hal yang dituju pada revisi UU ini.

Pertama, pada pasal 47 agar perwira tinggi dan menengah dapat berdinas di kementerian atau lembaga negara dengan posisi eselon I, II, dan di bawahnya untuk personel TNI. Kedua, Hadi menginginkan pada pasal 47 ayat 1 dan 2 bahwasanya prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil dalam sejumlah instansi. Jabatan yang diperbolehkan ketika UU terevisi, antara lain: kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.

Pasal 7 dalam UU TNI yang berisikan tentang tugas pokok, menjadi acuan dasar dalam perevisian. Termaktub didalamnya: Operasi Militer untuk Perang, Operasi Militer Selain Perang, mengatasi gerakan separatis, dan mengatasi aksi terorisme. Ada beberapa hal yang memungkinkan TNI dapat bisa mengisi jabatan sipil, tapi apakah memang itu sangat dibutuhkan saat ini? Apabila ditinjau dari sudut pandang TNI, jawabannya ialah dibutuhkan. Sebab, banyak perwira tinggi dan menengah yang menganggur (non-job). Dilansir oleh merdeka.com, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi mengatakan ada kelebihan kolonel sekitar 500 orang dan kelebihan perwira tinggi sampai 47 orang. Sebagian besar adalah jenderal bintang satu. TNI memang mengalami masalah teknis pengelolaan sumber daya yang muncul sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Penyebab dari masalah teknis pengelolaan sumber daya, ialah adanya perpanjangan masa dinas perwira dari 55 menjadi 58. Lantas, apakah keputusan dalam memindahkan perwira yang menganggur untuk diberi jabatan dirasa tepat? Tidak.

Mengapa? Mari kita simak penjelasan berikutnya.
Dalam pemberitaan tempo.co, Al Araf dari Direktur Imparsial memberikan sejumlah alternatif kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi perwira non-job tanpa harus merevisi UU TNI. Salah satu alternatif yang dia berikan adalah dengan memensiun dini sejumlah perwira menengah TNI. Mereka yang terpilih bisa mengikuti program penyesuaian di beberapa kementerian agar bisa menduduki jabatan tertentu. Kita perlu menempuh solusi ini bila tuntutan reformasi tidak ingin dinafikan. Sebab ketika UU ini terevisi, maka hal tersebut dapat membuka kembali pintu dwifungsi ABRI (TNI). Itu lah konskuensinya. Pada akhirnya kita lah yang dapat membuktikan bahwasanya tuntutan itu bukan hanya sekedar iming-iming belaka untuk perubahan. (Umum)

Ilustrasi: Ahmad Rifki Inderawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *