Selamat Hari Keadilan Internasional

Keadilan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Dalam  mewujudkan keadilan, Pada tanggal 17 Juli 1998 telah disepakati Statuta Roma yang merupakan perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Statuta Roma dicetuskan atas mandat global setelah perang dunia kedua, pasca pengadilan Nurenberg dan pengadilan Tokyo yang rumusan awalnya disusun oleh Komisi Hukum PBB. Statuta Roma membagi kejahatan Internasional ke dalam empat kategori inti: genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi. Peradilan atas empat bentuk kejahatan Internasional inilah yang dimandatkan kepada ICC sebagai lembaga independen untuk menaungi kejahatan kemanusiaan tersebut.

Statuta Roma ditetapkan atas persetujuan 120 negara meskipun tak dapat dipungkiri terdapat 7 negara yang menolak dan 21 negara yang tidak menyatakan sikap. Setelah 60 negara resmi meratifikasi Statuta Roma, perjanjian ini resmi berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002. Hingga tahun 2018 sudah 124 negara yang melakukan ratifikasi Statuta Roma, diantaranya beberapa negara di ASEAN seperti Kamboja, Filiphina, dan Malaysia. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia tak kunjung melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma.

Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma, merujuk pernyataan dari presiden ICC karena timbul kekhawatiran bahwa kejahatan Hak Asasi Manusia masa lalu akan dibawa untuk kemudian diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Pandangan ini kuranglah tepat karena Mahkamah Pidana Internasional tidak akan merongrong kedaulatan hukum nasional melalui intervensi kewenangan mahkamah terhadap pengadilan atau sistem hukum suatu negara. Bila kita berpacu terhadap ketentuan Statuta Roma maka mahkamah hanya dapat melengkapi pengadilan nasional, bukan mengambil alih pengadilan. Mahkamah baru dapat menetapkan yuridiksinya jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria Prinsip admissibility, dimana harus memenuhi dua kriteria yaitu ketidakinginan dan ketidakmampuan. Meratifikasi Statuta Roma merupakan bentuk pencegahan terjadinya kejahatan dimasa yang akan datang dengan akibat yang lebih besar.

Beberapa keuntungan yang diperoleh jika Indonesia meratifikasi Statuta Roma diantaranya dapat mencalonkan hakim dan para pakar hukumnya untuk ikut andil dalam penanganan hukum internasional. Selain itu, Indonesia dapat memerankan peran penting di dalam pemerintahan ICC dan ikut serta dalam mendorong penegakan hukum bagi pelaku kejahatan internasional. Atas dasar itu, penulis mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Statuta Roma.

Oleh: Danar Nugraha
Ilustrasi: Ahmad Rifki Inderawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *