Pemenuhan Hak untuk Masyarakat Miskin yang Tidak Terealisasi

Tidak dapat menikmati bangku pendidikan, itulah kata yang terlintas dalam benak kita ketika mendengar kata fakir miskin. Namun, arti fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia bulan Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Tak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan menjadi suatu permasalahan di Indonesia.  Lantas, siapa yang bertanggung jawab terhadap fakir miskin?

Jawabannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ditegaskan lagi oleh Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Kebutuhan dasar tersebut ialah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Lalu, bagaimanakah usaha negara dalam menjalankan tanggung jawabnya?
Pendidikan dan Kesehatan

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak dasar ini sangat masif. Terbukti dalam dua periode terakhir dana pendidikan dan kesehatan selalu menjadi fokusan utama. Seringkali sektor pendidikan dijadikan bahan evaluasi publik mengingat masih adanya kesenjangan keadaan perekonomian di masyarakat. Senantiasa mengucurkan dana terhadap salah satu program beasiswa Bidikmisi menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menyamaratakan akses pendidikan. Namun, dalam praktiknya acap kali terjadi kesalahan seperti tidak tersalurkannya beasiswa Bidikmisi kepada orang yang tepat. Fenomena ini dibuktikan oleh laporan yang dimuat oleh Tribun Bali dengan judul 30 Persen Beasiswa di Unud Salah Sasaran, Bidikmisi Paling Banyak. Dijelaskan bahwa sebesar 30 persen beasiswa yang tidak tepat sasaran didominasi oleh penerima Bidikmisi.

Hal yang sama terjadi di sektor kesehatan. Masih banyak penerima asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tergolong mampu, padahal masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat menikmati asuransi BPJS. Terlebih kondisi kesehatan menjadi faktor penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dilansir Surat Kabar Sinar Keadilan, permasalahan tersebut bisa terjadi lantaran pendataan masyarakat miskin di Indonesia sering keliru. Basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sangatlah jauh dari realitas dan fakta yang di lapangan. Sehingga masyarakat miskin sering kali tidak terdata.

Jika persoalan ini terus dibiarkan, maka masyarakat miskin akan terus-menerus berada dalam lingkaran kemiskinan. Bahkan bisa berlangsung secara turun-temurun. Ditambah lagi risiko penularan penyakit dan kematian pun akan selalu menghantui mereka dikarenakan tidak adanya pelayanan kesehatan yang terbuka dengan luas.

Guna menangani permasalahan di atas, pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan organisasi masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang memiliki perhatian lebih terhadap kemiskinan. Selain itu pemerintah juga perlu meninjau ulang kriteria-kriteria fakir miskin. Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar pendataan yang ada bisa lebih akurat dan penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. Sehingga keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dapat terlaksana. Selamat Hari Kemiskinan, semoga hari ini dapat membuka mata kita bahwa masih ada perjuangan yang belum usai!

Oleh: Ananta Yudistira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *